Menu

Mode Gelap
 

Sosial · 19 Nov 2021 04:51 WIT ·

Tanjung Bendera, Asimetris Informasi dan Kuasa Esklusi


 Padang Mau Sui, salah satu kawasan di Wilayah Tanjung Bendera, Kabupaten Mangggarai Timur. (Foto: FEC Media / Kiky) Perbesar

Padang Mau Sui, salah satu kawasan di Wilayah Tanjung Bendera, Kabupaten Mangggarai Timur. (Foto: FEC Media / Kiky)

Oleh: Astra Tandang*


Me
mbaca kenyataan pembangunan di Kabupaten ManggaraiTimur (Matim), NTT saat ini, tidaklah begitu menggembirakan.Hampir setiap hari kita mendapati keluh kesah warga Matim di berbagai platform media sosial. Misalnya keluhan soal kondisiinfrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air minumbersih, akses listrik, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang banyak belum terurus dengan baik. Ditambah angka pendapatanper kapita yang relatif masih lemah. Tidaklah mengherankanjika predikat kemiskinan ekstrim itu diterima Kabupaten Matimdengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 44.630 jiwa.

Ditengah keadaan demikian, kita juga tidak bisa menghindarifakta bahwa konflik perebutan atas tanah, khusunya tanah ulayatdi Matim terus berlangsung massif. Lebih ironisnya, PemdaMatim menjadi aktor utama dalam konflik perebutan tanahmasyarakat pemilik ulayat. Misalnya, yang terjadi di TanjungBendera. Tanah seluas 100 hektare milik suku Motu dan suku lainnya menjadi korban untuk rencana pembangunan bandar udara di Matim.

Perebutan atas tanah ulayat ini berlangsung bukan tanpa protesbahkan memicu konflik hortizontal dan vertikal di kemudianhari jika tidak dikelola dengan pendekatan yang benar. Karena memang rencana pembangunan bandara ini, bukanlah proses yang acak, namun distrukturasi oleh relasi kekuasaan yang timpang yang menyebabkan ada pihak yang harus tereksklusi, sementara pihak lain punya kontrol penuh atas tanah. Lebih dariitu, problem yang terjadi adalah gambaran nyata dari asimetrisinfromasi yang menyebabkan imbalance power.

Tanjung Bendera dan Kuasa Esklusi

Mengikuti penjelasan Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li (2011), dalam buku Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia, kuasa ekslusi itu beroperasi melalui empatmekanisme.

Pertama, mekanisme regulasi, terutama berhubungan dengananeka keputusan dan peraturan yang sah dari negara. Dalamkasus Tanjung Bendera, hal ini terlihat dalam  Perda No.6 tahun2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencatut tanahTanjung Bendera sebagai kawasan rencana pengembanganbandara baru. Kemudian diiukuti rangkaian keputusan lain, seperti melakukan sosialisasi AMDAL (Analisis DampakLingkungan) tahun 2014, hingga keputusan DPRD KabupatenMatim No: 9/DPRD/Tahun 2021 yang meminta Pemda Matimuntuk segera melakukan pengamanan tanah Tanjung Benderauntuk kemudian disertifikasi.

Tampak jelas terlihat bahwa kuasa regulasi itu juga beroperasilewat aktor ngara yang membuat dan menegakan aturan.Lembaga-lembaga negara, baik di eksekutif dan legislatifbekerja memastikan kontrol pemerintah sepenuhnya atas tanahtersebut. Mereka berdalih lewat janji kesejahteraan dan jargon the will to Improve”, atau kehendak untuk memberdayakan. Misalnya, kehadiran bandara akan meningkatkan perekonomianwarga sekitar, membuka lapangan kerja dan berbagai mitoskesejahteraan lainnya.

Kedua, mekanisme koersif dengan kekerasan. Pemda melalauiaparat kemanan seperti polisi, tantara, pamong praja maupun pelaku-pelaku non pemerintah seperti preman, para mafia tanah, kerap melakukan intimidasi, persekusi dan kriminalisasiterhadap beberapa warga suku Motu yang berani menggugatkeputusan Pemda.

Cara seperti ini sesugguhnya menunjukan kegagalan dan krisiskapasitas Pemda dalam menempuh pendekatan-pendekatan yang harmonis, humanis, dialogis dan dipolomatis dalam mengelolapembangunan.

Ketiga, mekanisme pasar. Rencana pembangunan bandara tidaklebih sebagai hasrat untuk melayani investasi. Tanpamemikirkan bahwa model-model ekonomi yang telah lama hidup dan tumbuh di atas basis material warga pemilik ulayatselama ini adalah peternakan dan petanian.

Karenanya penting untuk digugat dan dijelaskan secara terbukake publik. Apakah pembangunan bandara tidak berakhir denganmarginaslisasi penduduk setempat dan menjadi orang asingditanahnya sendiri nantinya.

Keempat, mekanisme legitimasi. Mekanisme ini erat berakaitandengan aneka bentuk justifikasi moral, seperti klaim hak turun-temurun dan rasionalitas ekonomi.  Hal ini terlihat jelas, ketikaPemda Matim secara gegabah membangun basis legitimasipembuatan kesepakatan dengan menjadikan beberapa orang darisuku Motu secara tiba-tiba menjadi tokoh adat atau kepala suku.Semestinya, penelusuran sejarah secara serius itu harusdilakukan. Hal ini penting agar menghindari apa yang disebutDerek Hall, dkk sebagai intimate exclusion, yaitu untukmenghindari pertikaian horizontal antar warga karena perebutanlegitimasi atas tanah adat Tanjung Bendera.

Perburuan Keuntungan

Tanjung Bandera telah menjadi arena kontestasi kepentinganekonomi-politik yang melibatkan kekuasaan dan pemilik modal.Akibatnya, warga pemilik ulayat semakin kehilangan dayatawar. Membaca kenyataan ini, tidaklah mudah. Praharasemacam ini, oleh Joseph Eugene Stiglitz, A Michael Spancedan George A Kerlof disebut sebagai akibat dari asimetrisinformasi.  Bahwa ada informasi yang tidak sejajar yang diterima pelaku pasar, akibat pasar didominasi oleh persainganyang tidak sempurna.

Dalam konteks ini, ada segelintir orang kuat lokal dan nasional, baik yang berada di kekusaan atau pun diluar, menempati posisipuncak dalam rantai informasi yang ada. Mereka memproduksikesepakatan untuk membangun bandara dan hasil akhirnyaadalah sosialisasi yang harus diterima oleh masyarakat pemilikulayat. Tidaklah mengherankan, sekarang hanya tersisa protesyang tersok-seok dan berbagai mimpi buruk untuk hari esok.Karena memang warga pemilik ulayat tidak pernah tahu proses awal saat mengabil keputusan pembagunan bandra.

Pola relasi informasi yang timpang ini, sesungguhnya hanyamenggambarkan sedang belangsungnya praktik-praktik rent seeking (perburuan rente/keuntungan) yang beroperasi melaluilobby, negosiasi, korupsi dan pemufakatan busuk penguasa, pengusaha dan para mafia tanah.  

Kombinasi kuasa pasar bebas tanpa batas (neoliberalisme) danpola-pola relasi kekuasaan yang predatoris ini, hanya membuatManggarai Timur terus teresklusi dan terimposisi dariperkembangan-perkembangan nasional dan global.

Untuk Manggarai Timur, mengelola dilema yang ada, kitamembutuhkan leadership style yang berani, mampumemproduksi kebijakan yang pro masyarakat adat, danberkomitmen penuh terhadap kemanusiaan. Bukan orang yang pragmatis dan tidak dialogis dalam mengelola pembangunan.Harus menjadi kesadaran utama para pengambil kebijakan, bahwa rakyatlah yang membentuk pemerintahan melaluiPilkada, memahami dan memuliakan kehidupan mereka  adalahtujuan dari beroperasinya pemerintahan.

Penulis adalah Putra Suku Motu PumbuWaenggiring/Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UniversitasNasional, Jakarta.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis
Artikel ini telah dibaca 312 kali

Baca Lainnya

“Itulah Ayahmu”

12 November 2021 - 06:08 WIT

Krisis Ekologi

4 November 2021 - 02:46 WIT

Produksi Rokok dan Himbauan Jangan Merokok

1 November 2021 - 06:33 WIT

Merindukan ‘Pesta Sambut Baru’ Ala Anak-Anak

30 Oktober 2021 - 03:43 WIT

Agar ‘Orang Boleng’ Tidak Jadi Penonton

25 Oktober 2021 - 23:18 WIT

Jurnalisme Kolaborasi

18 Oktober 2021 - 12:14 WIT

Trending di Sosial