Menu

Mode Gelap
 

Sosial · 8 Apr 2021 07:32 WIT ·

Sebuah Kabar dari Jalur Penyambung Hidup Masyarakat Elar Selatan


 Sebuah Kabar dari Jalur Penyambung Hidup Masyarakat Elar Selatan Perbesar

Oleh: Maria Beatrixson Sapta

Menurut Wikipedia, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat yang diperuntukkan bagi lalulintas, dan lainya.

Pada hakekatnya, infrastruktur jalan bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat, serta sebagai bentuk penunjang mobilisasi transportasi yang cepat dan mudah.

Infrastruktur jalan yang baik dan bagus, tentunya sebagai penunjang dalam mempermudah berbagai akses, seperti akses ekonomi, kesehatan, dan hal penting lainnya.

Membahas infrastruktur jalan, salah satu kecamatan paling Timur di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni Elar Selatan, tentunya tidak asing lagi untuk diperbincangkan.

Tidak sedikit yang beranggapan, Elar Selatan dikategorikan sebagai wilayah yang sangat membutuhkan perhatian Pemerintah. Banyak pula yang mengatakan, wilayah ini diidentikkan dengan jalan jelek, daerah yang tertinggal dan terlupakan di Kabupaten Matim.

Banyak cerita tentang Elar Selatan, yang harus didengar dan diketahui Pemerintah saat ini. Cerita tentang gagalnya Proyek APBD I, pembangunan ruas jalan Bealaing – Mukun – Mbazang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, yang mulai dikerjakan pada tahun 2019 lalu.

Proyek yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu, rupanya tidak berjalan maksimal. Banyak titik rawan yang terlewatkan dalam proses pengerjaannya. Misalnya, ruas jalan di Dusun Lando, Desa Paan Waru. Sekitar tiga kilometer jalan di ruas jalan itu, hanya dilakukan pelebaran, tanpa agregat ataupun penyiraman sirtu.

Ketika musim hujan tiba, pengendara motor ataupun mobil sangat sulit melewati jalur itu. Semua material tanah bekas gusur, terbawa erosi menutupi badan jalan. Para pengendara harus berusaha berjam-jam bahkan berhari-hari untuk melewati jalur itu.

Apakah ini salah Kontraktor Pelaksana Kegiatan, ataukah salah Pemprov, yang menelantarkan pengerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan itu?

Pemprov NTT rupanya belum serius menangani masalah infrastruktur Jalan Provinsi di Elar Selatan, yang terhubung dengan Kabupaten Ngada itu. Hal itu terbukti dari sikap Pemprov yang tidak tegas dalam pengawasan pengerjaan yang dilakukan pihak ketiga.

Bagaimana tidak, jalan yang sudah diperlebar itu dilepaskan begitu saja. Para pengendara harus siap dan setia, menyiapkan puluhan karung dedak untuk menambal jalan berlumpur, agar mereka lebih mudah melintasi jalan tersebut.

Kondisi ini mengakibatkan semakin buruknya akses pada jalan tersebut. Terutama intensitas hujan yang sangat tinggi tiga bulan terakhir ini, mengakibatkan terjadinya beberapa titik longsor pada ruas jalan itu.

Akibat situasi inilah, sebagian besar masyarakat memberikan respon negatif terkait peningkatan kualitas jalan tersebut.

Buruknya infrastruktur jalan itu, jelas menyebabkan akses transportasi dari beberapa desa di wilayah Elar Selatan menuju pusat kota menjadi terganggu. Hal ini kemudian berdampak pada sejumlah komoditi yang menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat tidak bisa diperdagangkan.

Bahkan, mobil pengangkut pasien rujukan ke Rumah Sakit pun harus bersusah payah melintasi jalan tersebut. Para Tenaga Kesehatan harus banyak bersabar dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah itu. Lalu, apa kabar nasib pasien yang perlu pertolongan rujukan secepatnya?

Tidak perlu muluk-muluk, kami masyarakat biasa yang saban hari melintasi jalur penyambungan hidup itu, hanya meminta agar Pemerintah lebih serius menangani masalah infrastruktur jalan di Elar Selatan.

Semua pekerjaan yang tersisa agar sesegera mungkin diselesaikan, agar para Petani dan pelaku ekonomi lainnya, tidak terus mengeluhkan akses mobilisasi hasil komoditi ke kota. Agar tidak pernah terulang lagi, mobil pengangkut pasien rujukan ke Rumah Sakit harus berlama-lama di perjalanan.

Kesadaran pemerintah melihat persoalan itu sebagai masalah kemanusiaan, sangat diharapkan masyarakat Elar Selatan. Kami tidak sedang mengemis untuk sebuah pembangunan. Karena pada hekekatnya, Pemerintah bertanggung jawab dalam melayani masyarakatnya, termasuk dalam hal pembangunan.

Pembangunan yang berkeadilan, bermartabat, dan bertanggung jawab, dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya begitu, bukan?

Penulis: Mahasiswi Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Jogjakarta

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis
Artikel ini telah dibaca 549 kali

Baca Lainnya

Tanjung Bendera, Asimetris Informasi dan Kuasa Esklusi

19 November 2021 - 04:51 WIT

“Itulah Ayahmu”

12 November 2021 - 06:08 WIT

Krisis Ekologi

4 November 2021 - 02:46 WIT

Produksi Rokok dan Himbauan Jangan Merokok

1 November 2021 - 06:33 WIT

Merindukan ‘Pesta Sambut Baru’ Ala Anak-Anak

30 Oktober 2021 - 03:43 WIT

Agar ‘Orang Boleng’ Tidak Jadi Penonton

25 Oktober 2021 - 23:18 WIT

Trending di Sosial