Manggarai Barat Politik

Jumat, 16 Oktober 2020 - 09:36 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Riko Raden. (Foto Ilustrasi FEC Media)

Riko Raden. (Foto Ilustrasi FEC Media)

Pilkada Era Media Sosial

Oleh Riko Raden

Pada 9 Desember 2020, rakyat Indonesia akan kembali riuh dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah di Indonesia. Sebenarnya, peristiwa ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, keriuhan itu menjadi niscaya karena ulah para pendukung. Ibarat pertandingan Elclsico antara Real Madrid versus Barcelona, yang ribut dan gegap gempita penontonnya, sementara para pemain fokus pada pertandingan.

Keriuhan itu jika diselidiki lebih dalam, timbul karena argumen-argumen yang kurang jelas dari para pendukung kandidat di media sosial. Sebagaimana kita tahu, media sosial telah membuat pesan menjadi massal oleh individu sendiri. Media sosial yang fungsi utamanya sebagai perantara infromasi, nyatanya mampu menentukan sikap dan perilaku masyarakat.

Jika ditelisik beberapa konflik horisontal akhir-akhir ini, semua berawal dari media sosial. Inilah dampak globalisasi, akses terhadap informasi bisa dijangkau dengan cepat dan instan. Kehadirannya seolah sakral layaknya agama. Hal ini tentu saja berbeda dengan media konvensional (cetak dan elektronik), di mana pesan-pesan yang diedarkan akan terseleksi melalui penapis informasi, entah reporter atau redaktur. Jadi, pertimbangan untuk mempublikasikan sebuah tulisan perlu dipertimbangkan dengan baik, agar pembaca tidak meninggalkan kesan buruk terhadap media massa tersebut.

Keriuhan itu juga diperparah, dengan kondisi masyarakat yang senang menelan mentah-mentah apa yang didapatkannya dari media sosial. Misalnya, sudah tahu informasi dari media sosial masih bersifat mentah atau belum ada jaminan kebenarannya, namun tetap saja dijadikan sumber rujukan. Kenyataan lain, menunjukkan bahwa masyarakat kita lebih suka menerima pesan untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Anehnya, mereka sering berburu-buru ikut menyebarkan pesan, hanya karena sesuai kecenderungan diri dan kelompoknya. Pokoknya, asal sesuai dengan isi hati dan libido.

Pengaruh media sosial pada pemilihan Pilkada, jelas dan nyata. Memang diakui bahwa mayoritas masyarakat saat memilih seorang kandidat, masih berdasarkan ikatan emosional, agisitas, bujukan dan ajakan-ajakan lain. Namun demikian, era sekarang, media sosial tidak bisa dipandang sebelah mata. Asumsi dasarnya, jika seseorang menggunakan media sosial, mau tidak mau, apa yang disajikan tetap punya pengaruh pada sikap dan perilakunya.

Seyoganya, apa yang terjadi dalam kehidupan media sosial itu, tak jauh beda dengan kehidupan politik, apalagi politik yang didukung oleh media sosial. Coba kita lihat dan rasakan, media sosial telah mencabut hubungan kekerabatan dengan teman hanya karena politik. Media sosial telah menumbuhkan bibit-bibit permusuhan antar-sesama. Ini terjadi karena semua orang bisa menyebarkan informasi apa saja melalui media sosial.

Jika diperhatikan, pada Pilkada, banyak kandidat yang merasa perlu memopulerkan dirinya lewat media sosial. Apalagi, situasi di tengah virus covid-19, interaksi tatap muka harus dibatasi.

Menurut Prof. Garuda Wiko, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelanggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020: Pertama, menguatnya politik transaksional; Kedua, politisasi dan kampanye terselubung menggunakan program penanganan covid-19; Ketiga, gangguan profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan, terganggu dan
terdistorsi oleh kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan akan tertular covid-19 pada saat bekerja; Keempat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrasi daerah yang tidak netral; Kelima, pelaksanaan tahapan Pilkada kerap kali bermasalah, disebabkan faktor internal atau eksternal penyelenggaraan Pemilihan Pmum (Pemilu), (Pos Kupang, 21/9/2020).

Oleh karena itu, media sosial menjadi pilihan utama bagi para Pasangan Calon (Paslon) untuk mempopulerkan diri mereka di tengah publik. Tentu saja, memopulerkan ini tidak sekadar membuat tayangan atau infromasi lain atau menghabiskan dana, tetapi melalui pemikiran yang mendalam dan riset pasar.

Tak jarang, para Paslon menyewa administrator media sosial berbayar, untuk meningkatkan elektabilitas kandidat tersebut. Pilkada era media sosial, bukan lagi dilihat sebagai ajang untuk mempopulerkan diri para Paslon, melainkan ajang untuk saling menyindir dan memprovokasi lawan. Misalnya, jika seseorang itu menyebarkan berita-berita hoaks tentang kandidat X. Sebenarnya, Ia bermaksud mencoba menurunkan elektabilitas kandidat X.

Namun secara tidak langsung, Ia mengunggulkan pasangan lain, misalnya Y. Ini bukti bahwa media sosial tetap punya pengaruh pada pemilihan Pilkada. Media sosial dengan segala kelebihannya, telah menciptakan masyarakat pembual. Masyarakat pembual ini tentu sangat berbahaya dalam Pilkada. Tak lain karena Ia hanya akan menyebarkan pesan-pesan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Apalagi jika masyarakat ini memang dibiayai untuk melakukan target politik seorang kandidat.

Berhati-hatilah dengan informasi yang disebarkan melalui media sosial. Dalam hal ini, perlu jeli dan mesti dibuat verifikasi empiris dan defenitif lewat bukti dan data yang benar. Jika membaca status di media sosial tidak bisa dipercaya sepenuhnya secara membabibuta.

Jangan-jangan, apa yang dikatakan itu hanya sekadar kebohongan. Tidak mempercayai pesan-pesan di media sosial secara terburu, akan membuat individu akan sehat lahir batin dan pesta demokrasi akan menjadi aman dan damai.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 422 kali

Baca Lainnya