Politik

Selasa, 8 September 2020 - 09:49 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Sesarius Freinademetz Biliarto. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Sesarius Freinademetz Biliarto. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Modal Pertarungan Pilkada 2020

Oleh Sesarius Freinademetz Biliarto*

Pesta demokrasi kembali digelar pada akhir tahun 2020 ini. Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dibuka sejak tanggal 4 September 2020. Pilkada ini diatur dalam Peraturaan Pemerintah (Perpu) Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Sama seperti Pemilu sebelumnya, gemuruh Pilkada mulai dirasakan setalah pembukaan pendaftaran Paslon. Deklarasi pun dilakukan agar semakin meyakinkan kesiapan Paslon dalam kontestasi politik 2020.

Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai, deklarasi merupakan bagian sensasi politik mencari perhatian publik. Menunjukkan bahwa Dia (kontestan politik) lebih siap menjadi calon kepala daerah (TribunSolo.com, edisi Minggu, 8/12/2019).

Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi, guna memilih orang/figur untuk memimpin daerah tertentu dalam bentuk jabatan politik. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki wewenang untuk memilih calon yang akan duduk di kursi kepemimpinan.

Dalam membangun relasi dan kepercayaan politiknya, setiap Paslon harus memiliki modal untuk meminang hati rakyat. Modal tersebut nantinya bisa mempengaruhi peluang Paslon memenangkan Pilkada.

Ranah Pertarungan

Filsuf dan Sosiolog asal Prancis, Bourdieu, menjelaskan, ranah dianalogikan seperti arena pertempuran dan perjuangan. Disebut demikian, karena arena dalam strukturnya menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya, baik individu maupun kolektif untuk mengamankan atau meningkatkan posisi kekuasaan dan menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling relevan.

Pertarungan tersebut secara formal dimulai ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Paslon yang akan berkontestasi, kemudian memulai masa kampanye. Setiap Paslon harus memiliki strategi dan mempersiapakan berbagai macam modal untuk menyokong mereka pada pertarungan politik itu. Pertarungan yang diharapkan nantinya, merupakan pertarungan gagasan dan program unggulan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Modal

Menurut, Bourdieu, untuk memenuhi syarat penerimaan secara sosial, individu harus mempunyai kapital dalam memenuhi interaksi dan ruang sosialnya dengan orang lain. Kapital dalam hal ini terdiri dari ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Kapital ini nantinya akan menjadi modal bagi Paslon untuk bertarung pada kontestasi politik.

Pertama, Economy Capital (Modal Ekonomi). Merupakan sejumlah dana atau uang yang disiapkan oleh Paslon ataupun Partai Politik (Parpol) pendukung. Modal dana atau uang nantinya akan membiayai kampanye, dengan tujuan berusaha meyakinkan rakyat bahwa Paslon atau Parpol tersebut memiliki kepedulian dan empati terhadap persoalan bangsa dan semangat memperjuangkan aspirsai rakyat. Kampanye biasanya disalurkan melalui media promosi, seperti media sosial, baliho, poster, koran, pengumpulan massa dan lagu kampanye.

Kedua, Social Kapital (Modal Sosial). Merupakan sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Modal sosial disini tidak diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal yang dibangun dari relasi dengan berbagai pihak, dimulai dari masyarakat, pengusaha, musisi sampai Parpol. Maka dari itu, kemampuan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat.

Ketiga, Culture Capital (Modal Budaya). Berkaitan dengan pengetahuan dan tingkat pendidikan dari Paslon. Paslon yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya dianggap lebih ideal menjadi pemimpin. Tingginya tingkat pendidikan, juga akan berkorelasi dengan sikap serta perilaku aktor politik dalam berinteraksi dengan masyarakat. Aktor politik akan menyesuaikan diri dengan kondisi sosiologis masyarakat tempat Ia berkampanye. Modal budaya tersebut biasanya digunakan oleh aktor politik untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul ditengah masyarakat, sebagai sasaran dari program-program unggulan yang sudah dibuat.

Keempat, Symbol Capital (Modal Simbolik). Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestis, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan dan keturunan dari aktor politik. Aspek tersebut bisa dikonversi menjadi modal sosial yang dapat menunjang kegiatan kampanye dan memudahkan Paslon mendapatkan suara dari rakyat. Track record dari Paslon, baik dari kalangan pengusaha, artis, musisi atau pejabat daerah berprestasi, juga dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam modal simbolik.

Pilkada serentak tahun 2020 ini, diharapkan selalu mengedepankan politik gagasan, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan dan membangun suatu tatanan nilai kehidupan masyarakat yang sejahtera.

*Penulis; Mahasiswa Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 424 kali

Baca Lainnya