Sosial

Senin, 17 Agustus 2020 - 08:38 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Sil Joni. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Sil Joni. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Pura-pura Merdeka?

Oleh Sil Joni*

Secara formal-legalistis Negara Indonesia sudah menghirup “udara kemerdekaan” 75 tahun yang lalu, 17 Agustus 1945. Kenangan usia 75 tahun dalam tradisi seremonial, biasa disebut ‘Pesta Intan’. Indonesia, dengan demikian sudah memasuki ‘Usia Intan’ itu. Sebuah rentang usia yang patut disyukuri.

Ada banyak pencapaian dan prestasi yang kita toreh. Tidak sedikit juga kegagalan dan tantangan yang akan dihadapai di masa depan. Perayaan Intan ini mesti menjadi momen introspeksi, refleksi, dan proyeksi. Kita coba berkaca pada masa lalu seraya menguatkan ikhtiar untuk tampil lebih gemilang di hari esok.

Iklim kemerdekaan itu telah menjadi “titian emas” bagi bangsa untuk mengatualisir tujuan dan idealisme pendiriannya, yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama. Cita-cita itu, dalam arti tegas (in strictu sensu) telah dinikmati oleh sama saudara kita yang ada di bagian Barat dan Bali.

Namun, kita mesti lapang dada bertutur bahwa Flores, sebuah pulau miskin umumnya dan Manggarai Barat (Mabar) khususnya belum “merasakan tuah magis” dari hawa kebebasan itu. Alih-alih merdeka, justru kita, warga Mabar terus tertindas oleh aneka modus kolonialisme gaya baru.

Fenomen neo-kolonialisme itu terus meransek masuk ke jantung domain politik kemaslahatan publik. Para penjajah itu beroperasi melalui jalur regulasi dan hukum formal. Rakyat Mabar saat ini harus berhadapan dengan kaum kolonialis yang secara agresif dan massif “merampas” hak pengelolaan aneka aset vital dalam sektor pariwisata serta “mencaplok” ruang publik sebagai lokus ideal untuk membangun kultur diskursif bagi publik.

Tegasnya, para penjajah dari barat, de jure sudah lama raib dari bumi pertiwi, tetapi ideologi neoliberalisme dan pasar bebas yang mereka usung dipraktikkan secara gamblang oleh penguasa dan pengusaha di Indonesia. Atas nama keuntungan ekonomis, beberapa obyek wisata strategis harus “dikelola” oleh perusahaan swasta, termasuk beberapa pulau kecil dan pantai mesti dijadikan lahan investasi.

Lalu, apa makna kemerdekaan itu untuk kita saat ini? Apakah kita mengamini begitu saja narasi dari pihak negara bahwa kita mesti bangga dan bersyukur sebab rantai penjajahan sudah lama putus?

Saya kira, kita tidak boleh munafik atau pura-pura “meneriakkan jargon merdeka” sementara kenyataannya belenggu penindasan terus mendera kita. Publik rupanya tak pernah berhenti “mengangkat senjata perlawanan” sebab sosok kolonialis gaya baru semakin aktif pamer diri.

Selebrasi HUT RI ke-75 ini menjadi momentum strategis bagi kita untuk memeriksa dan mengevaluasi seberapa dalam makna kemerdekaan ini kita hayati. Apakah kita benar-benar bebas dari (freedom from) segala bentuk perbudakan dan bebas untuk (freedom for) mengelola aset dareah kita tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak negara dan kaum kapitalis?

Pengalaman ‘dijajah’ memang tidak enak. Mungkin bagi penjajah, “actus menindas orang lain” itu sebuah kenikmatan bahkan simbol prestige sosial. Ketika penguasaan atas aset daerah lain diklaim sebagai prestasi ekonomis dan politis, maka lakon penjarahan atau pencaplokan dianggap lumrah (taken for granted). Apalagi narasi di balik drama itu dibangun di atas basis konstruksi regulasi dan legalitas, kebenarannya pun kian tak terbantahkan.

Para penjajah pasti bersorak riang dan mengibarkan panji kemenangan ketika mayoritas warga “dibungkam”. Para penentu kebijakan berhasil “mempertahankan budaya bisu”, agar semua skenario penindasan berjalan optimal.

Ketika masyarakat tidak kritis terhadap “retorika dan jargon pembangunan berbasis pertumbuhan” maka, sayap kolonialisme kian lebar. Kita, akhirnya hidup dalam kubangan penindasan dan penjajahan yang tiada henti.

Tetapi, sebenarnya kita punya kapital yang dahsyat untuk memutus mata rantai kolonialisme tak berujung itu. Persoalannya adalah kita sudah terfragmentasi dalam kubu-kubuan dengan sekian dalil pembenarannya. Umumnya, kita begitu mudah terhipnotis dan terpesona dengan “janji manis” para kapitalis serta tergoda dengan penjelasan politis dari pemerintah. Padahal, keduanya dalam banyak kasus kerap berselingkuh untuk menjajah masyarakat itu sendiri.

Manusia mempunyai “kesanggupan” untuk keluar dari jeruji keterbelengguan tersebut. Ia tidak bisa menerima begitu saja setiap realitas (baca: kebijakan) yang berpotensi “menggerus” hak-hak dasar warga.

Ketika warga Mabar belum mengerahkan energi untuk melenyapkan fakta penindasan baru saat ini, maka sebenarnya kita belum berhasil “mengoptimalkan” kesanggupan manusiawi yang kita punyai itu. Itu berarti kita menganggap “situasi yang tidak merdeka” sebagai sebuah kondisi yang seharusnya (nasib). Seolah-olah realitas penjajahan itu sebagai bagian eksistensial (inheren) dari kemanusiaan kita.

Oleh karena itu, perayaan HUT RI ke-75 hari ini menjadi momen ideal bagi kita untuk berefleksi secara intensif perihal tanggung jawab kita terhadap “alam kemerdekaan” yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para Pahlawan Bangsa. Kita mesti menjadi manusia merdeka secara total (lahir-batin).

Setiap kebijakan dan produk regulasi atau legislasi yang bersifat restriktif dan manipulatif mesti dipandang sebagai upaya “pengikisan” derajat kebebasan sebagai bangsa yang merdeka. Dirgahayu RI yang ke-75.

*Penulis; Pemerhati masalah sosial dan politik.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 245 kali

Baca Lainnya