Menu

Mode Gelap
 

Hukum · 29 Jun 2020 16:25 WIT ·

Keterlibatan Publik dan Pemerintahan Bersih


 Sil Joni. (Foto: Ilustrasi FEC Media) Perbesar

Sil Joni. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Oleh Sil Joni*

Pemerintahan yang bersih (clean governance) merupakan prasyarat mutlak (conditio sine qua non) kemajuan sebuah daerah dan bangsa. Sejarah mencatat bahwa pemerintahan korup bisa menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan conflict of interest, abuse of power dan rupa-rupa prahara politik negatif lainnya.

Kasus penyalahgunaan kekuasaan menjadi modus operan di pelbagai praktik politik busuk seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain karena faktor rendahnya integritas dan kualitas moral pejabat publik, aneka pembusukan politik itu juga dipicu oleh absennya partisipasi publik dalam mengawasi, memonitor, mengoreksi, dan mengevaluasi performa politis dan etis dari para pejabat publik tersebut.

Sayangnya, mayoritas warga negara belum ‘terjaga’ perihal urgensitas dan relevansi berpartisipasi dalam setiap proses politik yang berlangsung dalam tubuh pemerintahan kita. Jika ada sekelompok elemen masyarakat sipil yang terlibat, konsistensi dan militansi mereka untuk tampil sebagai warga yang sadar politik tampak rapuh. Mereka mudah tergiring dalam arus permainan politik pragmatis yang didesain dan didikte oleh para penguasa. Alih-alih bersikap kritis-profetis, mereka justru bermetamorfosis sebagai pendukung dan penjilat rezim yang sedang berkuasa.

Alhasil, praksis demokrasi kita bersifat elitis dan sentralistis. Roda pemerintahan yang demokratis, di mana aspek kedaulatan rakyat diakomodasi, masih jauh panggang dari api. Ada disparitas yang lebar antara elit (pemerintahan dan politik) dengan publik di level grass root. Para aktor politik tak pernah secara serius dan konsisten memperjuangkan pelbagai aspirasi politik yang secara reguler disuarakan oleh publik.

Publik hanya dimobilisasi dan dieksploitasi untuk memenuhi syahwat politik para elit ketika musim kontestasi digelar. Itu pun partisipasi tersebut bersifat semu sebab pelbagai keputusan dan skenario politik krusial berkaitan dengan penggunaan hak politik dalam memilih pemimpin politik, telah dideterminasi dan dibajak oleh para elit politik hipokrit. Proses rekruitmen para kandidat pemimpin tersebut bersifat tertutup dan elitis. Publik terpaksa atau lebih tepat dipaksa untuk ‘tunduk’ pada rancang bangun politik para pekerja partai politik.

Nasib publik semakin tersudut pasca hajatan politik dihelat. Kita kembali ‘menggauli aktivitas’ rutin sembari sesekali menonton ‘sandiwara politik’ murahan para elit. Seolah tugas publik hanya sebatas ‘memberikan tiket politik’ kepada para pemain politik untuk secara leluasa berkontes-ria di atas panggung politik (lokal). Mayoritas publik terperangkap dalam ‘budaya bisu’ dan indiferentisme yang akut. Kita bersikap apatis dan mungkin ignoran terhadap pelbagai dinamika politik yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan kehidupan kita.

Pada sisi yang lain, para elit ‘berpesta pora’ sebab sistem demokrasi kita belum secara optimal memberi ruang bagi publik untuk mengontrol dan mengawal secara ketat penerapan aneka proses dan mekanisme pengambilan kebijakan publik. Kita dicekoki dengan sistem pembagian peran yang proporsional antara institusi politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada semacam kepasrahan bahwa ‘peran pengawasan, kontrol, kritisisme’ pasti dimainkan secara optimal oleh para ‘wakil publik’ (legislatif) terhadap kinerja dan performa politis para eksekutor (pemerintah).

Dalam kenyataannya, ruang politik kekuasaan menjadi arena ‘perebutan kepentingan politik’ yang tak selalu konek dengan interes politik publik. Kebanyakan para pemain politik itu lebih terfokus pada upaya memburu keuntungan politik yang bersifat subyektif dan parsial, ketimbang perbaikan tingkat kemaslahatan publik.

Bahkan tak jarang dijumpai para elit tersebut ‘berkonspirasi secara brutal’ untuk mencuri uang rakyat. Indeks korupsi para pejabat publik yang cenderung naik menjadi indikasi paling valid soal kentalnya kultur konspirasi, kompromi, kolusi dan nepotisme dalam tubuh lembaga politik kita.

Mereka coba mencari dan menafsirkan celah legalitas dan formalitas dalam memperagakan kreativitas iblis itu. Dengan itu, mereka mempunyai argumentasi yang kuat ketika ditelusuri soal efektivitas penggunaan dana publik yang bergulir di sebuah daerah. Kerapian dan kecermatan dalam membuat laporan administrasi dijadikan senjata untuk menyembunyikan nafsu koruptif yang dipraktikkan secara vulgar.

Kendati demikian, situasinya tentu sangat berbeda ketika budaya digitalisasi dan internet berkembang sangat eksponensial saat ini. Hampir tidak ada aktivitas politik pemerintah yang luput dari pantauan publik. Pola komunikasi dan relasi politik antara elit politik dan warga sudah tidak tersekat lagi. Demokrasi di era digital memungkinkan praktik egalitarianisme dalam mengonstruksi sebuah wacana politik. Publik dengan bebas mendapatkan informasi dari pemerintah sekaligus menyuarakan pelbagai aspirasi politik kepada pemerintah.

Namun, sayangnya titik balik kesadaran berdemokrasi itu, masih berlangsung secara sporadis dalam ruang virtual. Kita hanya sampai pada level ‘kebebasan bersuara’, tetapi belum bisa berinteraksi secara dialogis dalam memengaruhi kebijakan publik di tingkat lokal. Tegasnya, publik meneriakkan ‘hal lain’, pemerintah tetap bertahan pada keputusan politiknya sendiri. Gerakan politik publik di ruang media sosial, umumnya tidak bergema dan berdampak secara progresif bagi perubahan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Karena itu, saya berpikir ‘gerakan politik’ di forum media sosial mesti diorganisir dan dimanifestasikan secara kreatif dalam ruang nyata. Kesadaran berpolitik itu mesti diaktualisasikan dalam sekian banyak wadah politis resmi agar memiliki ‘daya transformasi’ dalam mendesain dan mengeksekusi sebuah kebijakan publik. Jadi, poinnya adalah suara-suara kritis di ruang virtual tak banyak faedahnya jika tidak diikuti dengan pemberdayaan masyarakat sipil untuk tampil lebih agresif dalam ruang politik lokal.

Konkretnya, akan jauh lebih efektif jika semakin banyak komunitas politis, asosiasi profesional, lembaga nir-laba, organisasi kemasyarakatan yang concern dengan isu politik lokal, didirikan dan disatukan dalam payung orientasi gerakan yang bermuara pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Selain itu, kita perlu mendorong dan bila perlu ‘memaksa pemerintah lokal’ untuk secara rutin berkomunikasi dengan publik di ruang media sosial. Saya kira, bupati dan para bawahannya di daerah ini tidak boleh alergi untuk terlibat dan berpartisipasi dalam setiap diskursus publik yang berlangsung di kanal virtual tersebut. Dengan itu, para pengambil kebijakan tersebut akan dengan mudah menangkap arus aspirasi dan catatan kritis publik terkait dengan mutu pengelolaan politik di daerah ini.

Demi mengoptimalkan perang pengawasan dan kontrol publik, saya menganjurkan agar semua instansi pemerintahan dan politik di Mabar perlu membuat semacam “Kartu Pelaporan oleh Warga Negara” (Citizen Report Card) yang dibuat secara online (Haryatmoko, 2011: 201). Kartu Pelaporan ini menjadi sarana ‘umpan balik’ terhadap pola dan kualitas pelayanan publik di semua sektor pemerintahan di tingkat lokal. Dengan itu, pemerintah bisa mendapatkan masukan dan catatan konstruktif untuk memperbaiki kinerja dan performa para pelayan publik kita.

*Penulis; Pemerhati masalah sosial dan politik.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis
Artikel ini telah dibaca 51 kali

Baca Lainnya

Perindo Mabar dan Pilkada 2024

28 September 2021 - 05:17 WIT

Pilkada Era Media Sosial

16 Oktober 2020 - 09:36 WIT

Modal Pertarungan Pilkada 2020

8 September 2020 - 09:49 WIT

Albert Tion dan Pesan Menjelang Pesta Demokrasi

16 Agustus 2020 - 14:59 WIT

Melacak Rekam Jejak Calon Pemimpin Mabar

9 Agustus 2020 - 15:02 WIT

Bukan Jual Gelar, Tetapi ‘Gagasan’

17 Juli 2020 - 00:38 WIT

Trending di Manggarai Barat