Menu

Mode Gelap
 

Hukum · 22 Jun 2020 12:10 WIT ·

APBD dan Ruang Gelap Para Maling


 Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PDI Perjuangan  (1999-2009), Yohanes Sehandi. (Foto: Ilustrasi FEC Media) Perbesar

Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PDI Perjuangan (1999-2009), Yohanes Sehandi. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Oleh Yohanes Sehandi*

Selama 10 tahun (1999-2009) menjadi Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PDI Perjuangan, saya senang bergelut dan mengotak-atik nomenklatur dan angka-angka rupiah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pekerjaan yang sulit, tetapi harus dilakukan seorang Anggota Dewan.

Meskipun bukan sebagai Ketua Panitia Anggaran (Panggar) dan hanya sesekali menjadi Sekretaris Panggar, namun tugas sebagai Anggota Dewan mengharuskan diri untuk akrab dengan angka-angka dan pertanyakan dari mana asal-usul angka-angka dalam APBD itu.

Membaca dan memahami APBD memang tidak gampang, rumit, dan sulit. Terlalu banyak nomenklatur dan angka-angka rupiah. Jenisnya bermacam-macam. Dijilid dalam buku tebal-tebal, bahkan berjilid-jilid. Tumpukan APBD di meja Anggota Dewan bisa menutupi wajah Anggota Dewan.

Ada buku APBD berupa ringkasan, tebalnya bisa 200-300 halaman. Ada buku APBD lengkap, tebalnya bisa 1000-2000 halaman. Ada beberapa buku APBD berupa rincian/penjabaran angka-angka rupiah, tebalnya ribuan halaman. Ada bagian pendapatan, ada bagian belanja.

Siapa yang mau dan mampu membaca dan memahami buku APBD yang tebal ribuan halaman itu? Anggota Dewan yang ada di Fraksi dan Komisi hanya diberi waktu sekitar 1-2 minggu untuk membaca dan mencermatinya yang kemudian “berpendapat” atas APBD itu.

Sekali lagi, siapa Anggota Dewan yang mampu? Jangankan Anggota Dewan, Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Panggar Pemda saja, belum tentu menguasai APBD itu. Syukur-syukur kalau bisa membaca ringkasan APBD yang tebal 200-300 halaman itu.

Nah, pada titik inilah APBD menjadi ruang gelap pertarungan kepentingan berbagai pihak. Kepentingan yang baik untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan jahat untuk diri sendiri dan kelompok. Kalau dikelompokkan, minimal dibagi dalam tiga kelompok petarung APBD.

Pertama, kelompok eksekutif. Mulai dari Kepada Daerah, Sekretaris Daerah, para Kepala Dinas/Badan sampai para pegawai dan tenaga honorer yang mengimput data pada tubuh APBD itu. Kalau arahan dari Kepala Daerah/Sekretaris Daerah jelas, transparan dan terukur, kelompok eksekutif ini bisa “kompak” dan “solid” mempertanggungjawabkan APBD. Sebaliknya, kalau arahan tidak jelas dan transparan dan ada kepentingan “tersembunyi” dan niat jahat, maka jajaran eksekutif ini akan menjadi batu sandungan bagi Kepala Daerah.

Kedua, kelompok legislatif. Kelompok ini rumit. Ada kepentingan Fraksi (Partai Politik), ada kepentingan Komisi, kepentingan Panggar, ada kepentingan pribadi dan kelompok Anggota Dewan. Di sini pertarungan liar dan susah dikendalikan. Siapa kuat, dia dapat.

Ketiga, kelompok pengusaha. Ini pihak yang mencari keuntungan dari dana APBD, bisa untuk kepentingan baik, bisa sebaliknya. Kelompok ini biasanya lihai bermain. Mereka bermain di pihak eksekurif, juga di pihak legislatif. Ujung-ujungnya tender proyek APBD jatuh ke tangan mereka.

Karena begitu rumit dan penuh ruang gelap pada APBD, maka APBD menjadi arena pertarungan para maling. Oleh karena itu, Kepala Daerah “harus” menguasai APBD-nya, karena Dia penanggung jawab tertinggi dan terakhir. Kalau tidak kuasai dan tidak kontrol APBD-nya, Kepala Daerah itu bisa terjungkal.

Untuk mengurangi ruang gelap APBD, maka “transparansi” menjadi kata kunci. Bentuk transparansi itu apa? Dengan menggunakan bantuan teknologi e-budgeting, seperti yang dirintis oleh Jokowi di DKI Jakarta yang dilanjutkan Ahok-Djarot kemudian.

Kita bangga dan terharu dengan Ahok (BTP) yang menggunakan teknologi e-budgeting, dan “menguasai” dengan rinci dan mengawasi dengan ketat APBD DKI Jakarta pada waktu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ditambah dengan hati Ahok yang bersih, jauh dari sifat maling, maka Ahok tetap berdiri tegak dan angkat muka tinggi-tinggi, dalam kondisi baik atau buruk.

*Penulis; Mantan Anggota DPRD NTT 1999-2009.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis
Artikel ini telah dibaca 171 kali

Baca Lainnya

Perindo Mabar dan Pilkada 2024

28 September 2021 - 05:17 WIT

Pilkada Era Media Sosial

16 Oktober 2020 - 09:36 WIT

Modal Pertarungan Pilkada 2020

8 September 2020 - 09:49 WIT

Albert Tion dan Pesan Menjelang Pesta Demokrasi

16 Agustus 2020 - 14:59 WIT

Melacak Rekam Jejak Calon Pemimpin Mabar

9 Agustus 2020 - 15:02 WIT

Bukan Jual Gelar, Tetapi ‘Gagasan’

17 Juli 2020 - 00:38 WIT

Trending di Manggarai Barat