Menu

Mode Gelap
 

Hukum · 9 Jun 2020 16:43 WIT ·

Konspirasi Antaraparatur Pengelolaan DD Selama Pandemi Covid-19


 Rian Tap. (Foto: Ilustrasi FEC Media) Perbesar

Rian Tap. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Oleh Rian Tap*

Dampak pandemi covid-19 amat mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama roda perekonomian. Salah satu alternatf dari pemerintah pusat, yakni mengeluarkan kebijakan pengalihan fungsi dana desa, untuk membantu masyarakat selama pandemi virus corona (covid-19). Dana desa dijadikan dana bantuan sosial selama pandemi covid-19. Efek covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat “luar biasa”.

Kondisi darurat yang terjadi, membuat pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan dana milik desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa dana desa. Pandemi covid-19 kemudian menggeser dan memprioritaskan dana desa untuk kegiatan yang lebih “terasa manfaatnya” kepada masyarakat desa. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan keuangan negara yang menyeluruh, melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan (Dialeksis.com 08/04/2020).

Pemerintah telah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) melalui program desa senilai Rp 20,8 triliun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam lamppost.co pada senin 18 mei 2020 mengatakan, dana senilai Rp 20,8 triliun telah disalurkan ke rekening desa (RKD) di 51.156 desa. Dia berharap dana desa dapat dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan warga desa selama pandemi covid-19. BLT dana desa ini merupakan wujud dari pemerintah untuk memberi jaring pengaman bagi warga miskin. Bantuan ini juga menjalankan roda perekonomian desa.

Dana Desa Milik Siapa?

Kebijakan bantuan BLT ini, justru mengandung polemik di tengah masyarakat. Ada sekian banyak kasus konspirasi antaraparatur terkait dana desa. Aparatur desa berkerja sama untuk mengantongi dana desa ke saku pribadi dengan membuat data-data palsu. Seperti kepala Desa Rego PJS, diduga melakukan penyimpangan penggunaan dana BLT. Hal ini disampaikan oleh para tokoh adat dan masyarakat di Desa Rego, berkaitan dengan penyimpangan pembagian BLT dan BST, yang dilakukan oleh PJS dan aparat Desa Rego. Salah seorang tokoh masyarakat, Daniel Dola ketika dikonfirmasi, Kamis, beberapa waktu lalu kepada media menjelaskan, bahwa PJS dan aparat Desa Rego telah meyalahkan uang bantuan covid-19 untuk kepentingan pribadi.

Hal ini nampak dalam pembagian BLT dan BST, di mana banyak aparat yang menerima BLT dan BST.

“Kami sedang ditipu oleh PJS dan aparat Desa Rego berkaitan BLT dan BST. Masyarakat bingung, di mana banyak aparat yang menerima BLT, sedangkan masih banyak janda dan yatim yang belum mendapatkan dana BLT dan BST tersebut. Saya sebagai tokoh masyarakat Desa Rego, meminta Polres Manggarai Barat khususnya Kapolsek Bari, Kecamatan Macang Pacar, memeriksa PJS dan aparat Desa Rego yang menyalahkan uang negara untuk kepentingan pribadi,” kata Daniel Dola (POSNTT.com, 04 Juni 2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Manggarai Timur, melalui Kepala Bidang Pembangunan, Ismail Jehada, menanggapi polemik Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese. Diduga, polemik terjadi akibat proses pendataan warga sebagai sasaran penerima BLT yang tidak tepat sasaran. Akibat hal tersebut, warga Desa Watu Mori lakukan aksi protes. Menurut warga, ada nama pengusaha dalam proses pendataan tersebut.

“Itu kesalahan pihak desa dalam melakukan pendataan dan penetapan. Mungkin mereka berpikir karena ini dampak covid-19, jadi pengusaha juga ikut didata. Seharusnya, mereka tidak boleh mengabaikan 14 kriteria,” jelasnya (Posflores.com, Selasa, 2 Juni 2020).

Pemerintah Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur akhirnya mengakui anggota BPD dan THL dapat jatah dana BLT. Sebelumnya, pada tanggal 25/05/2020 media ini menurunkan berita “Misteri Penyaluran BLT di Desa Sita, Aparat Dapat Jatah”. Pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2020, dinilai penuh misteri dan tidak transparan.

Akibatnya, masyarakat protes kepada Kades Sita. Hal itu diungkapkan salah satu warga Desa Sita, berinisial DN pada 25/05/2020. Dirinya merasa kecewa atas keputusan yang dilakukan Kepala Desa Sita.

“Di Desa Sita ini ada beberapa warga yang pulang dari zona merah, seharusnya mendapatkan BLT, justru malah terlewati. Anehnya lagi ada aparat desa, malah dapat bantuan tersebut sedangkan hidup mereka berkecukupan,” ungkapnya (Sorotntt.com, 04 juni 2020).

Sampai saat ini untuk skala nasional, ada beberapa pejabat pemerintahan yang terjerat kasus koupsi bansos (dana desa) selama pandemi covid-19, seperti Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir, divonis 1 tahun 4 bulan pidana, mantan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, divonis 3 tahun pejara, mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun pejara (Vivanews.com 10/04/2020).

Akhir-akhir ini, Polemik yang sama juga terjadi di pemerintahan desa, dalam catatan Indonesia Corruption Wacth (ICW), ada 214 kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Kasus ini cukup meningkat selama pandemi virus corona (covid-19) (CNN Indonesia, 17/05/2020). Hemat saya, dengan melihat kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana desa di atas, pemerintah perlu adanya transparansi dan pengawasan yang ketat oleh pihak-pihak yang terkait. Dengan pengawasan dan transparansi, meminimalisir kasus korupsi dana desa selama pandemi covid-19.

Pentingnya Transparansi Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19

Mengacu pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, maka semua pihak wajib melakukan upaya penanggulangan sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, semua level pemerintahan harus melaksanakan kegiatan yang relevan dengan penanganan covid-19 sesuai tugas dan kewenangannya. Pada akhirnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus diawasi dan diperiksa pertanggungjawabannya. Di luar kegiatan yang berkenaan dengan penanganan covid-19, pemerintah desa tetap berpedoman pada Permendes-DTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi darurat, sejak awal proses penggunaan uang negara, harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah kabupaten/kota, melalui organisasi perangkat daerah bernama Inspektorat Daerah, harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa ini (Dialeksis.com 08/04/2020).

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos terutama dana desa di situasi bencana rentan membuka celah korupsi.

“Di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lemah dan kurang, karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas. Yang utama itu masalah selesai, dan audit itu terakhir,” kata Hanifah.

Secara umum, modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana desa, yaitu mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima dana bantuan sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan fiktif. Jadi sebenarnya penerima bantuan itu tidak ada, tapi dana tetap dikeluarkan atau aparatur desa bekerja sama untuk membuat data palsu. Sehingga, dana tersebut masuk kekantong pribadi (Vivanews.com 10/04/2020).

Hemat saya, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menyalurkan dana bansos, terutama dana desa di saat wabah virus corona (covid-19). Pertama adalah, pemerintah menyiapkan basis data yang terverifikasi dan membentuk sistem anti korupsi yang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dibentuk sistem sehingga masyarakat itu terlibat dan mengetahui ke mana aliran dana dan bisa melaporkan jika ditemukan kecurangan. Kedua, pemerintah harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengawasan, sesuai dengan semangat KPK saat ini yang fokus pada pencegahan. KPK melalui divisi pencegahan terlibat mengawal pelaksanaan dana bansos ini, menutup celah-celah potensi kecurangan dalam sistem anti korupsi yang terbuka.

*Penulis; Mahasiswa STFK Ledalero-Maumere. Tinggal di Ledalero.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis
Artikel ini telah dibaca 117 kali

Baca Lainnya

Agar ‘Orang Boleng’ Tidak Jadi Penonton

25 Oktober 2021 - 23:18 WIT

Jurnalisme Kolaborasi

18 Oktober 2021 - 12:14 WIT

Menulis Surat (Cinta), Pengolahan Afeksi, dan Kultur Lterasi

11 Oktober 2021 - 07:31 WIT

Refleksi “Telat” Seorang Awam Hukum

10 Oktober 2021 - 05:34 WIT

Aku dan Yang Lain

5 Oktober 2021 - 07:53 WIT

Tanggung Jawab Terhadap ‘Wajah yang Bersujud’

1 Oktober 2021 - 06:41 WIT

Trending di Sosial