Menu

Mode Gelap
 

Hukum · 28 Mei 2020 18:32 WIT ·

Peristiwa Hikong dari Perspektif Hukum


 John Bala. (Foto: Ist) Perbesar

John Bala. (Foto: Ist)

Oleh: John Bala*

Peristiwa pemblokiran jalan negara trans Flores, tepatnya di Desa Hikong, perbatasan antara wilayah Kabupaten Sikka dan Flores Timur menuai keprihatinan banyak pihak, lantaran seorang bayi menjadi korban akibat pemblokiran jalan di wilayah tersebut.

Menurut pengakuan Kepala Desa Hikong dalam video wawancaranya dengan Wakil Bupati Flores Timur, pemblokiran jalan di perbatasan Sikka dan Flores Timur dilakukan oleh Kepala Desa bersama beberapa warga masyarakat dan para sopir angkutan dari Maumere yang kebetulan berada di lapangan.

Sementara, kalau disimak dari pengakuan dua orang sopir ambulans yang sempat lewat ketika pemblokiran terjadi, mereka masing-masing melihat dan berdialog dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Sikka untuk mendapat pesetujuan melewati pagar pemblokiran itu.

Mengapa Melakukan Pemblokiran?

Pemblokiran ini dilakukan karena sebelumnya, banyak kendaraan dan warga dari Kabupaten Sikka (tertutama dari Desa Hikong) yang dipersulit dan mendapat perlakuan buruk dari Satgas Covid-19 di Posko pengamanan wilayah Flores Timur, di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang.

Mereka diminta harus melengkapi bukti surat hasil rapid test, hingga ada pernyataan dan stigma bahwa orang dari Kabupaten Sikka itu penyebar covid-19. Bahkan Kepala Desa Hikong yang akan mengambil uang di ATM-pun dilarang.

Jadi tindakan ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan dan kemarahan atas perlakuan yang telah mereka alami sebelumnya, di Posko covid-19 Flores Timur.

Siapa Saja Korbanya?

Pemblokiran yang terjadi lebih kurang 5 jam itu telah menimbulkan antrian panjang di area tersebut, baik dari arah Maumere maupun sebaliknya dari Larantuka. Di antaranya ada mobil tangki BBM, mobil pengangkut ikan dan barang lainnya, serta 2 mobil ambulans yang sempat tertahan.

Menurut pengakuan Kepala Desa Hikong dan Sekdis Perhubungan Kabupaten Sikka di berbagai media, kedua mobil ambulans ini tidak ditahan, tapi terjebak dalam antrian kurang lebih 15 menit sebelum dibukakan palang jalan tersebut dan mereka bisa melanjutkan perjalannya.

Sementara pengakuan dua orang sopir ambulans, mereka tertahan lebih dari 15 menit dan sempat pula terjadi dialog yang cukup lama sebelum diizinkan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Maumere.

Kewenangan Penutupan Jalan

  1. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: a) Pasal 127 ayat (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. b) Pasal 128 ayat 1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif. c) Pasal 128 ayat (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a………. b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
  3. Pasal 10 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menegaskan: Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
  4. Pasal 13 ayat (10) Permenkes RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Dalam Skala Besar, menegaskan bahwa: Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk: a. moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan b. moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan ketentuan peraturan per-UU-an tersebut ini, peristiwa pemblokiran/penutupan yang terjadi di ruas Jalan Negara Trans Flores, di Desa Hikong adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Karena kewenangan tersebut dalam situasi normal, hanya bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara. Sementara berkaitan dengan Darurat Kesehatan, kewenangan itu berada di pemerintah pusat dan berkaitan dengan PSPB-pun, hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Pusat dengan beberapa pengecualian.

Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan ini dianggap melampaui wewenang, mencampuradukkan kewenangan dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Ketentuan Pidana

Demikian berkaitan dengan ketentuan pidananya, tindakan dimaksud masuk dalam ketegori pelanggaran terhadap:

  1. Pasal 192 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangi sesuatu jalan umum, baik jalan di darat maupun jalan di air, atau merintangi sesuatu tindakan yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan atau jalan yang serupa itu dihuku :……. (1e. Penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas.)……. (2e. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas dan ada orang mati lantaran itu).
  2. Pasal 63 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Pasal (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
  4. Pasal 274: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  5. Pasal 63 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Pasal (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Catatan Akhir

  1. Pemda Flores Timur dan Satgas Covid-19 Posko Boru, Kecamatan Wulanggitang akan diberlakukan sama di depan hukum apabila terbukti melakukan hal-hal yang sama di luar kewenangannya.
  2. Tindakan yang dilakukan oleh Pemda Flores Timur yang mempersulit, membatasi dan memberikan stigma kepada para pelintas batas dari Kab. Sikka tersebut bukan-lah alasan pembenar/pemaaf untuk melakukan pemblokiran di Hikong wilayah Kab. Sikka.
  3. Mengenai hubungan sebab-akibat antara tertahannya ambulans dan kematian bayi tersebut dengan peristiwa pemblokiran itu perlu dilakukan penyelidikan secara saksama oleh pihak Kepolisian.

*Penulis adalah Staf PBH Nusra, tinggal di Maumere

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis
Artikel ini telah dibaca 58 kali

Baca Lainnya

Agar ‘Orang Boleng’ Tidak Jadi Penonton

25 Oktober 2021 - 23:18 WIT

Jurnalisme Kolaborasi

18 Oktober 2021 - 12:14 WIT

Menulis Surat (Cinta), Pengolahan Afeksi, dan Kultur Lterasi

11 Oktober 2021 - 07:31 WIT

Refleksi “Telat” Seorang Awam Hukum

10 Oktober 2021 - 05:34 WIT

Aku dan Yang Lain

5 Oktober 2021 - 07:53 WIT

Tanggung Jawab Terhadap ‘Wajah yang Bersujud’

1 Oktober 2021 - 06:41 WIT

Trending di Sosial