Menu

Mode Gelap
 

Hukum · 24 Mei 2020 05:32 WIT ·

Mensi Anam – Leonardus Sentosa dan Rekomendasi Batas Wilayah


 Foto: Kanis Lina Bana Perbesar

Foto: Kanis Lina Bana

Oleh: Kanis Lina Bana*

Entah mengapa, saat sedang berada di fase kritis akibat dikepung covid-19, otak saya putar sana-sini. Rasanya sesak sekali. Pikiran jadi kacau. Bahkan, otak saya atret jauh ke belakang. Di perhentian ini, tentang batas wilayah Manggarai Timur dan Ngada, otak saya plong. Ibarat mobil dalam kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti mendadak.

Saya jadi ingat semuanya. Ingat diskusi bersama keluarga Diaspora Manggarai Raya di Jakarta. Ingat dialog Tanah Leluhur Memanggil di Borong. Ingat wajah Frumencius F. Anam, S.H dan Leonardus Sentosa, S.H. Ingat kalau kami bertiga duduk-duduk. Mantan anggota DPRD Manggarai Timur dua periode ini, biasanya omong banyak hal. Analisisnya tajam. Didukung referensi yang jelas. Makanya, diskusi kami bertiga selalu bernas, lugas dan rasional. Tidak sekadar asal omong atau omong asal-asalan. Fakta, analisis, dipandu referensi yang jelas berujung pada rekomendasi. Meski rekomendasi sebatas konsumsi kami bertiga, tetapi diskusi yang selalu bernuansa menukar gagasan dan pengetahuan itu menjadi sirkulasi energi hidup yang menghidupkan.

Saya diam sejenak. Berhenti. “Mau apakah dari semuanya itu?” Mensi F. Anam, S.H, Leonardus Sentosa, S.H dan Penulis? Wow… kami bertiga? Tetapi, kemudian pikiran saya menjalar ke keputusan politik DPRD Manggarai Timur No.16/DPRD/Tahun2019, tanggal 26 Agustus 2019. Keputusan itu mendesak Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, S.H., M.Hum mencabut Berita Acara No.BU.314/44/BPP/2019, tanggal 14 Mei 2019. Sayangnya, produk politik menolak usulan pergeseran garis batas wilayah Manggarai Timur dan Ngada itu, ditetapkan pada masa injury time masa bhakti DPRD Manggarai Timur periode 2014-2019. Tinggal beberapa hari saja pamit dari lembaga yang sering diperebutkan banyak orang itu.

Sementara itu mengharapkan anggota DPRD saat ini, belum tentu juga. Sebab politik tidak bisa memberi kepastian matematis. Semuanya serba kemungkinan. Artinya, rekomendasi DPRD Manggarai Timur bisa ditindaklanjuti. Bisa juga diam mengendap di balik laci meja saja. Pokoknya tergantunglah.

Lebih parahnya lagi, yang mengerti betul tentang jejak riwayat batas wilayah Manggarai Timur dengan Ngada, yang ikut bahas berulang-ulang terlanjur tersungkur. Belum lagi mayoritas anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Manggarai Timur yang melakukan investigasi soal batas wilayah, termasuk dalam klaster yang terjungkal juga. Meski hanya segelintir orang yang notabene juara bertahan dalam diam yang masih selamat. Tetapi kepada mereka kita gantungkan harapan mengamankan rekomendasi Lembaga Dewan, serba abu-abu juga. Mau bilang apa.

Ada beberapa tahapan paripurna DPRD Manggarai Timur menyikapi berita acara pergeseran garis batas wilayah. Bermula paripurna istimewa meminta pertanggungjawaban Bupati Manggarai Timur. Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ir. Grogonius Drepla Bajang berjalan tegang. Yang tahu betul tentang jejak tapal batas wilayah tetap ngotot. Mati-matian bela harus kembali ke keputusan yang sudah ditetapkan Gubernur NTT sebelum-sebelumnya. Pokoknya SK Gubernur NTT No. 22 Tahun 1973 adalah dogmanya. Harga mati. Di luar itu tidak. Anggota Dewan yang lain sebatas silang pendapat tanpa memahami secara detail jejak sejarahnya. Omongnya lama, panjang, dan berbelit-belit, tapi mengatakannya sedikit. Begitulah wajah DPRD kita.

Terhadap agenda paripurna istimewa itu, Bupati Ande Agas mempertanggungjawabkan serba terbuka. Penuh nuansa politis. Beragam argumentasi diplomatis dikemukakan demi mengamankan berita acara yang telah diteken itu. Meski ada interupsi dari beberapa Anggota Dewan, tetapi kurang menggigit. Dan ujung paripurna istimewa itu adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk dalami kasus yang dipersoalkan itu. Tugas Pansus, diharapkan, menelusuri jejak sejarah, mendalami temuan tim peneliti Menteri Dalam Negeri RI, menggugat rekomendasi Gubernur NTT dan melakukan uji petik lapangan.

Tetapi keputusan membentuk Pansus ini mulai menuai soal. Ketua Komisi A, Leonardus Sentosa, yang tahu luar dalam, ikut bahas bersama berulang-ulang tentang garis batas wilayah tidak masuk dalam jajaran anggota Pansus. Demikianpun Frumencius F. Anam, Anggota Dewan yang kritis ini. Padahal dua anggota DPRD ini selalu konsisten. Mengikuti detail demi detail proses pembahasan garis batas wilayah baik di Lembaga Dewan, rapat bersama di Ruteng, di Kupang maupun di Jakarta. Biasanya argumentasi dua Anggota Dewan ini selalu selaras dengan fakta-fakta historis, yuridis dan politik. Bicara selalu berbasis data.

Sayangnya keduanya tidak ter-cover sebagai anggota Pansus. Nama sudah dicantumkan dalam SK Pansus, tetapi kemudian dicoret lagi dengan berbagai alasan. Anggota Pansus hanya terdiri dari kumpulan anggota DPRD dengan kapasitas seadanya. Bahkan ada anggota Pansus sebatas nama saja. Melengkapi jumlahnya. Ada juga anggota Pansus dari kelompok ‘keberuntungan’. Artinya menjadi Anggota Dewan karena pergantian antar waktu. Menggantikan Anggota Dewan yang mundur lantaran mau maju sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Manggarai Timur. Ada juga mundur dari DPRD karena daftar calon legislatif di partai lain. Boleh dikatakan anggota Pansus serba gado-gado.

Selain ‘tersungkurnya’ Anggota Dewan yang tahu banyak hal tentang batas wilayah, masalah lain adalah dana. Anggaran yang seharusnya dikucurkan untuk melancarkan pekerjaan Pansus tidak ada. Kas habis. Aneh, baru pertengahan tahun, anggaran kas sudah ludes. Jadinya tarik ulur. Pansus bekerja seadanya. Hanya mengandalkan tanggung jawab moral semata.

Padahal jika anggaran tersedia, Pansus bisa bekerja maksimal. Bertemu Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur NTT dan instansi terkait. Dengan itu Pansus akan mendapat asupan pengetahuan dan referensi yang cukup, berdampak pada benang merah rumusan rekomendasinya. Itu harapannya. Tapi apa jadinya akibat ketiadaan dana. Kerja terseok-seok. Ya… kerja sebatas kemampuan. Berlarut-larut. Hampir tiga bulan waktu yang dihabiskan. Meski demikian Pansus berhasil juga rumuskan rekomendasinya.

Paripurna dengan agenda rekomendasi Pansus berjalan lancar. Pimpinan DPRD menyerahkan butir-butir rekomendasi kerja Pansus. Rekomendasi itu menjadi pernyataan sikap politik DPRD Manggarai Timur. Bupati Ande Agas wajib hukumnya menjalankan rekomendasi itu. Sebab rekomendasi yang pada intinya menolak usulan geser garis batas wilayah Manggarai Timur dengan Ngada bukan sebatas pernyataan politik Dewan, tetapi menjadi representasi kehendak rakyat Manggarai Timur sendiri.

Warga Manggarai Raya menyambut gembira atas rekomendasi DPRD Manggarai Timur itu. Sekurang-kurangnya ada sinyal marwah leluhur tetap terjaga. Masih ada harapan sebagian tanah leluhur Manggarai Timur tidak bakal hilang. Tidak tergusur karena pertimbangan politik yang kurang berakhlak. Itu sebabnya Forum Peduli Manggarai Timur (Formatim) menggelar diskusi bersama bertajuk “Tanah Leluhur Memanggil”. Diskusi ini sesungguhnya lebih sebentuk dukungan terhadap rekomendasi DPRD Manggarai Timur.

Namun apa yang terjadi? Sampai sejauh ini tidak ada titik terang. Bahkan Bupati Ande Agas tetap jalan dengan agendanya. Dengan penuh romantika tanda tangan prasasti tapal batas. Prasasti tersebut sudah tanam di titik sebagaimana rekomendasi berita acara pergeseran garis batas wilayah.

Andaikan Dewan punya taring, semestinya mempersoalkan hal itu karena melanggar rekomendasi DPRD Manggarai Timur. Tetapi anehnya, DPRD Manggarai Timur seolah-olah tidak ambil pusing lagi. Apakah karena Bupati Ande Agas sudah berhasil jinakkan mereka semua?.

Menyedihkan lagi, mengharapkan Forum Peduli Manggarai Timur (Formatim) untuk menyuarakan hal itu tidak kelihatan juga. Semua sudah menghilang. Kalau Dewan saja yang nota bene punya otoritas sudah diam membisu, mau apa lagi. Berharap Formatim? Pasti kecil kemungkinan. Power Formatim tidak seberapa. Sebab lahirnya Formatim sebagai elemen sosial semata-mata karena keprihatinan. Tidak lebih. Hanya punya panggilan nubari. Kumpulan orang-orang yang peduli akan tanah leluhur. Medium perjumpaan itu selalu terbentur berbagai alasan. Kita jadi ambigu. Dewan membisu, Formatim pun menghilang.

*Pemimpin Umum Floreseditorial.com

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis
Artikel ini telah dibaca 285 kali

Baca Lainnya

Keterlibatan Publik dan Pemerintahan Bersih

29 Juni 2020 - 16:25 WIT

APBD dan Ruang Gelap Para Maling

22 Juni 2020 - 12:10 WIT

Pemimpin; Antara Perubahan dan Disorientasi Pembangunan

10 Juni 2020 - 15:24 WIT

Konspirasi Antaraparatur Pengelolaan DD Selama Pandemi Covid-19

9 Juni 2020 - 16:43 WIT

Peristiwa Hikong dari Perspektif Hukum

28 Mei 2020 - 18:32 WIT

Mengenang EP da GOMEZ

20 Mei 2020 - 15:49 WIT

Trending di Hukum