Menu

Mode Gelap
 

Hukum · 26 Mar 2020 09:27 WIT ·

Surat Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Pitu Tana Boleng: Langgar Konstitusi, Langgar HAM, Dan Potensi Konflik


 Surat Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Pitu Tana Boleng: Langgar Konstitusi, Langgar HAM, Dan Potensi Konflik Perbesar

Oleh: Benediktus Janur,SH

Seperti diberitakan media beberapa waktu lalu, Pemkab Mabar yang diwakili Kabag Hukum Setda Mabar, Hilarius Madin dan Camat Boleng, Bonaventura Abunawan mengundang Tu’a Golo dan Tu’a Gendang (pemangku ulayat) Tana Boleng menggelar pertemuan di Aula Paroki Lando, Kecamatan Boleng, Rabu (4/3/2020).

Pertemuan tersebut bertujuan mencabut Surat Pernyataan Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Pitu Tana Boleng yang diduga palsu. Pertemuan hanya dihadiri 10 pemangku adat dari 23 pemangku adat yang sebelumnya membubuhkan tanda tangan pada surat kesatuan adat wa’u pitu gendang pitu tana Boleng.

Keanehan Pemkab Mabar

Prakarsa Pemkab Mabar yang diwakili Kabag Hukum Setda Mabar, Hilarius Madin dan Camat Boleng Bonaventura Abunawan yang mengundang para Tu’a Golo dan Tu’a Gendang Pitu untuk tujuan mencabut Surat Pernyataan Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Pitu Tana Boleng itu aneh dan menimbulkan beberapa implikasi.

Pertama, pencabutan Surat Pernyataan tersebut memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan dan penggunaan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Pitu Tana Boleng. Sebagaimana diketahui bahwa pasca putusan Praperadilan atas penetapan tersangka Camat Boleng, proses pemeriksaan kasus tersebut kembali dilakukan Polda NTT.

Kedua, prakarsa Pemkab Mabar yang diwakili Kabag Hukum Setda Mabar memberikan gambaran dan kesan kuat bahwa Pemkab Mabar terlibat dalam pembuatan Surat Pernyataan tersebut. Gambaran dan kesan ini tentu menjadi relevan dengan adanya tanda tangan Bupati Mabar Gusti Dullah dalam Surat Pernyataan tersebut sebagai pihak yang mengetahui. Diperkuat pula oleh keterangan Camat Boleng Bonevantura yang menyatakan bahwa pembuatan Surat Kesatuan Adat Wa’u Pitu Gendang Pitu Tana Boleng tersebut atas saran Bupati Mabar. “Itu sebetulnya saran Bapak Bupati. Mengapa beliau menyampaikan saran seperti itu karena melihat kondisi masyarakat terkait jual beli tanah di Kecamatan Boleng yang agak sembrawut,” ucap Bonaventura seperti dikutip mediaonline kedaipena.com (5/3/2020).

Jika benar demikian, maka jadi pas ketika pencabutan Surat Pernyataan tersebut diprakarsai oleh Pemkab Mabar, dan secara hukum jadi relevan juga ketika Bupati Mabar terseret dalam perkara dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu berupa Surat Pernyataan tersebut yang diperiksa Polda NTT.

Ketiga, tidak tepat ketika tu’a-tu’a Golo dan Gendang yang diminta untuk mencabut Surat Pernyataan tersebut. Sebab yang membuat Surat Pernyataan tersebut bukan para tu’a-tu’a Golo dan Gendang tersebut, tetapi Johanes Usuk selaku Tu’a Adat dan Tu’a Gendang Ulayat Mbehal yang menandantangani Surat Pernyataan tersebut. Johanes Usuk lah yang harus mencabut Surat Pernyataan tersebut. Dan karena itu, prakarsa pencabutan Surat Pernyataan tersebut semestinya datang dari Johanes Usuk.

Surat Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Pitu Tana Boleng

Hal yang lebih aneh lagi adalah alasan pencabutan Surat Pernyataan tersebut yang dikemukakan oleh Kabag Hukum Sekda Mabar Hilarius Madin. Seperti dikutip media beberapa waktu lalu, Hilarius mengatakan, pihaknya harus mencabut surat tersebut karena dinilai cacat prosedur. Penandatanganan tidak dilakukan saat rapat sesuai yang tertera dalam surat tersebut namun ditandatangani di tempat berbeda-beda. “Dokumen ini cacat hukum karena penandatanganannya dilakukan di beberapa tempat. Sehingga, para penandatangan memberikan keterangan yang berbeda terhadap substansi yang diterbitkan,” jelas Hilarius seperti dikutip kedaipena.com (5/3/2020).

Bertentangan dengan Konstitusi dan Pelanggaran HAM


Sepertinya Kabag Hukum Sekda Mabar ini tidak mendalami betul poin-poin yang merupakan substansi dari Surat Pernyataan tersebut. Yang jauh lebih paling penting dan krusial dari Surat Pernyataan tersebut ada pada poin-poin yang merupakan substansi Surat tersebut.
Pertama, pada poin 1 Surat Pernyataan tersebut yang mengangkat Tu’a Adat Ulayat Mbehal sebagai Koordinator dalam Kesatuan Adat Wa’u Pitu Gendang Pitu yang jelas-jelas menyimpang dan bertentangan hukum adat Masyarakat Adat Manggarai. Dalam hukum adat Masyarakat Adat Manggarai tidak dikenal adanya Koordinator. Yang ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat Manggarai itu adalah Dalu, Gelarang, dan dalam setiap kampung (beo) ada Tu’a Golo, Tu’a Gendang, Tu’a Pasa atau Tu’a Teno. Dan setiap kampung (beo) dengan prinsip “Lingko’n One, Gendang’n Pe’ang” mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Tidak pernah ada Tu’a Adat dari beo (gendang) lain ikut mencampuri urusan beo (gendang) lainnya. Dan tidak pernah pula otoritas/kekuasaan satu kampung/beo (gendang) diberikan kepada Tu’a Adat Ulayat lainnya. Jadi, poin 1 Surat Pernyataan tersebut merusakan tatanan dan sistem hukum adat dari Masyarakat Adat Manggarai, khususnya di Kecamatan Boleng.


Kedua, pada poin 3 Surat Pernyataan tersebut yang menetapkan cakupan wilayah Ulayat Mbehal jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

Poin 3 Surat Pernyataan tersebut juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, berbunyi: “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”
Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan penetapan batas-batas wilayah Ulayat Mbehal pada poin 3 Surat Pernyataan tersebut hak-hak atas tanah ulayat atas tanah adat Gendang Rareng hilang hampir setengahnya; hak ulayat atas tanah adat Gendang Wangkung hilang semuanya; dan hak ulayat atas tanah adat Gendang Terlaing hilang semuanya.
Dengan poin 3 Surat Pernyataan tersebut hak-hak ulayat atas tanah adat dari Gendang Rareng, Gendang Wangkung, dan Gendang Terlaing diambilalih alias dirampas Mbehal. Itu jelas menggambarkan tidak adanya penghargaan hak ulayat atas tanah adat Gendang Rareng, Gendang Wangkung, dan Gendang Terlaing. Hal ini sangat jelas merupakan pelanggaran Konstitusi, yakni Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta merupakan pelanggaran HAM, yakni pelanggaran Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999. Karena Bupati Mabar menandatangani Surat Pernyataan tersebut sebagai pihak yang mengetahui, maka Bupati Mabar terlibat dalam pelanggaran Konstitusi UUD 1945 dan pelanggaran HAM tersebut. Apalagi ketika Surat Pernyataan tersebut merupakan saran dari Bupati Mabar seperti yang dikatakan Camat Boleng Bonevantura, dan Bupati Mabar tidak pernah menarik tandatangannya dalam Surat Pernyataan tersebut.


Potensi Konflik Horisontal


Seperti dikutip mediaoneline tersebut di atas, Camat Boleng Bonevantura menyatakan bahwa Surat Pernyataan tersebut merupakan saran Bupati Mabar. “Itu sebetulnya saran Bapak Bupati. Mengapa beliau menyampaikan saran seperti itu karena melihat kondisi masyarakat terkait jual beli tanah di Kecamatan Boleng yang agak sembrawut,” (kedaipena.com 5/3/2020).

Asumsinya, dengan Surat Pernyataan Kesatuan Adat Watu Pitu Gendang Pitu Tana Boleng, kesembrawutan jual beli tanah di Kecamatan Boleng bisa diatasi.
Asumsi ini jelas keliru. Bahkan salah besar. Yang potensial terjadi justru sebaliknya. Dengan isi atau substansi Surat yang menyimpang dari tatanan dan sistem hukum adat Manggarai, khususnya masyarakat hukum adat Boleng, dan melanggar Konstitusi UUD 1945 serta melanggar HAM tersebut, pihak pembuat Surat Pernyataan tersebut telah merampas hak-hak ulayat masyarakat hukum adat Gendang Rareng, Gendang Wangkung dan Gendang Terlaing.

Ketika Gendang yang satu merampas hak ulayat atas tanah dari Gendang lainnya, maka akan terjadi konflik horisontal dalam masyarakat. Apakah hal ini yang diinginkan Bupati Mabar Gusti Dullah dengan sarannya itu dan ikut pula menandatangani Surat tersebut sebagai pihak yang mengetahui?

Jadi, jika benar ada pencabutan Surat Pernyataan tersebut alasannya sangat substansial dan sangat penting dan serius, bukan karena kesalahan prosedural seperti yang dikemukakan oleh Kabag Hukum Sekda Mabar Hilarius Madin. Semoga Pemkab Mabar, khususnya Bupati Mabar menyadari betul hal ini, kecuali jika ada kepentingan-kepentingan untuk merebut tanah ulayat Gendang Rareng, Gendang Wangkung, dan Gendang Terlaing dengan cara menetapkan batas-batas baru hak ulayat Gendang Mbehal seperti tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut. Artinya juga, tidak hanya tantanan dan sistem hukum adat Manggarai, khususnya masyarakat hukum adat Boleng sengaja dirusak, tetapi juga Konstitusi UUD 1945 dan UU HAM sengaja dilanggar.*

*Advokat/praktisi hukum di Labuan Bajo.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis
Artikel ini telah dibaca 754 kali

Baca Lainnya

Keterlibatan Publik dan Pemerintahan Bersih

29 Juni 2020 - 16:25 WIT

APBD dan Ruang Gelap Para Maling

22 Juni 2020 - 12:10 WIT

Pemimpin; Antara Perubahan dan Disorientasi Pembangunan

10 Juni 2020 - 15:24 WIT

Konspirasi Antaraparatur Pengelolaan DD Selama Pandemi Covid-19

9 Juni 2020 - 16:43 WIT

Peristiwa Hikong dari Perspektif Hukum

28 Mei 2020 - 18:32 WIT

Mensi Anam – Leonardus Sentosa dan Rekomendasi Batas Wilayah

24 Mei 2020 - 05:32 WIT

Trending di Hukum