Politik

Minggu, 23 Februari 2020 - 02:49 WIB

9 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Marketing Politik Ala Kapitalis

Bertolomeus Risen Pondang*

Memahami sistem politik modern tentu kita selalu berada pada tatapan kekuasaan politik. Memang tidak selalu tampak mulus seperti yang diharapkan. kekuasaan selalu mengadopsi segala cara untuk menguasai konstituen. Kita selalu mengenal dalam politik ialah kuasa simbol. Kebenaran simbol dalam taraf politik menjadi rutinitas demokrasi yang selalu menghantui setiap terjal perhelatan politik. Manakala kekuasaan politik selalu mendominasi maka selalu potensial memproduksi wacana hingga mengubah makna. Sistem berpikir ini sering kali beroperasi disela-sela peristiwa politik. Dan selalu matang dan gurih di setiap hidangannya. Yang pasti konstituen selalu menjadi korban persekusi simbol bahasa dan wacana ini. Bahasa dan wacana selalu gagah tergantung cara kita merepresentasikannya. Tentu sistem representasi tidak selalu menampakkan realitas sebenarnya, bahkan ia selalu menyembunyikan sesuatu di belakang layar. Hingga berperan membelokkan makna tanda. Testimoni inilah yang membuat konstituen ( Masyarakat sipil ) menerimanya sebagai kebenaran politik yang boleh diterima boleh tidak tergantung pemaknaan terhadap bahasa sebagai simbol utama politik.

PEMILU/PILKADA hari-hari ini menjadi mutiara politik yang menjadi sorotan dimata publik. Bagaimana tidak sistem yang menjadi rutinitas sebagian besar di negara-negara demokrasi termasuk Indonesia merepresentasikannya lewat pemilihan langsung oleh rakyat. Kadang yang selalu mendominasi sebagai partisipan ialah masyarakat sipil yang terjerat dalam kebingungan politik. Disela-sela keambiguan inilah propaganda politik selalu berperan. Ada yang menyuarakan keadilan, ada juga yang mengatas namai pejuang demokrasi dan bapak pembangunan. Retorika politik menjadi-jadi ketika menjadi ramai diperbincangkan hingga mengatas namai kubu tertentu. Di tengah panas-dingin suhu politik kadang simbol-simbol kian menonjolkan dirinya bak foto model yang dipasang di setiap papan iklan produk ternama. Sayangnya mereka bukan foto model, bukan pula pemain sinetron apalagi bintang film layar lebar. Tetapi mereka tampak lugu dilayar publik.

Entah sampai kapan masyarakat terendap dan dirasuki oleh kuasa simbol politik praktis?. Bertahun-tahun masyarakat selalu terkena dampak dari pesta demokrasi yang katanya memberi bukti bukan sekedar simbol (sekedar janji). PILKADA yang merupakan penerapan dari sistem demokrasi hanyalah rutinitas semu tanpa makna. Hari-hari ini semua liku-liku tahun politik selalu dihiasi dengan berbagai wacana politik, pembohongan, money politik dan lain-lain. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi seakan hilang kabar dari pemangku kekuasaan, tidak dihiraukan lagi ketika suda masuk dan menang dalam pemilihan. Bahkan di ruang perwakilan sibuk dengan perebutan kekuasaan dan pengembalian modal dengan berbagai kontrak politik sana-sini. Janji diabaikan hingga masa periode berakhir menyisakan kelu-kesah masyarakat. Katanya demokrasi perwakilan di mana dipilih sebagai delegasi rakyat. Tetapi hanyalah demokrasi pajangan, yang digunakan tunggu tahun politik tiba.

Lalu bagaimana dengan PILKADA 2020?

Menurut amanat undang-undang otonomi daerah (UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) bahwa kepala daerah (Bupati/Wali Kota Dan Gubernur), harus dipilih secara langsung yang koheren dengan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ditingkat pusat/nasional.

Tahun 2020 kita diperhadapkan dengan tiga politik yakni pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. PILKADA itu di laksanakan tanggal 23 September 2020. KPU telah melaksanakan rapat berama komisi II DPR guna membahas tahapan PKPU PILKADA 2020. “KPU menjelaskan ada 270 daerah yang menggelar PILKADA serentak pada 23 September 2020 nanti. KPU provinsi, kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan Wali Kota tahun 2020 sebanyak 270 daerah, dengan rincian sembilan ( 9 ) pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat di ruang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.
Juga lebih lanjut dikutip dalam laman resmi Direktorat Jendral Otonomi Daerah itu, Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Sementara, untuk pendaftaran calon Bupati dan Wakil bupati serta Wali kota dan wakil Wali Kota akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret.

“Kemudian kampanye. Nah, masa kampanye itu akan dilakukan 1 Juli sampai dengan 19 September (2020). Jadi, tiga hari setelah penetapan pasangan calon kemudian akan sudah dimulai masa kampanye. Masa kampanye berdurasi 81 hari,” tutur Arief.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 29 September-1 Oktober 2020. Sementara, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur akan dilaksanakan pada 3-5 Oktober 2020” (kemendagri.go.id, di akses 09 Januari 2019), Tentu konstituen (masyarakat sipil) harus berhati-hati dan waspada pada kompetisi kali ini, karena banyak tampang baru yang muncul mengatas namai rakyat.

Maka dari itu, PILKADA 2020 pasti ramai, ditandai berbagai seremonial , kampanye, baliho, iklan-iklan, slogan dan lain-lain yang dipentaskan bahkan sampai kepada politik uang, bagi-bagi sembako, dan juga yang paling tragis menyembelih hewan kurban sebagai pemanasan mulut sebelum hari-ha tiba. Dan banyak sekali strategi paslon atau kandidat, partai politik tertentu untuk menarik hati rakyat.
Dimata masyarakat bahkan itu tidak dibaca secara simbolik belaka. Dan diterima begitu saja tanpa local genius politik (Daya serap). Rutinitas pola pikir konstituen inilah yang disebut korban kuasa simbol politik. Jadi masyarakat berada pada kenyataan sosial yang di mana selalu pada posisi spontan dan pragmatis.

Apakah kita masih tetap kokoh dalam suasana politik demikian? Mari kita sama-sama menyingkap kuasa simbol dan mencicipi pisau analisis dan perluas dalam wacana filosofi dari sudut pandang pemikiran.

Membidik PEMILU/PILKADA Ala Pierre Bourdieu

Seperti yang ditulis dalam buku berjudul “Menyingkap Kuasa Simbol” karangan Fauzi Fashri, Buku yang terinspirasi dari pemikiran Pierre bourdieu itu, menjelaskan “telah diuraikan sebelumnya bahwa sistem simbol tidak semata-mata berperan sebagai medium pemahaman, melainkan juga memiliki kekuatan untuk memberikan pemaknaan bagi realitas sosial. Lewat proses pencitraan, sistem simbol memperoleh daya abstraknya guna mengubah makna, menggiring cara pandang hingga memengaruhi praktik seseorang maupun kelompok. Lebih lanjut dalam buku itu menyatakan bahwa, Dalam proses politik, misalnya semesta simbolik dimobilisasi sedemikian rupa untuk menjelaskan citra seseorang calon presiden atau partai politik tertentu. Pada akhirnya, tata simbolik yang dipancarkan mampu mengubah cara berpikir masyarakat tentang citra seseorang presiden atau parpol. Perubahan persepsi tersebut tak lain berujung pada upaya menggiring dukungan, preferensi hingga pada pilihan politik. Semakin apik sistem simbol direkayasa, semakin besar dayanya untuk merayu, membujuk dan menggiring masyarakat (Fashri:2014).

Dalam dunia politik simbol dimaknai sebagai media kebenaran penguasa (media pencitraan) kandidat, (termasuk calon gubernur, bupati/wali kota, dan calon legislatif) untuk menaklukkan masa. Yang menjadi permasalahan dalam dunia simbol adalah karakteristik kemampuannya yang dapat mempengaruhi publik dengan bermacam-macam cara. Simbol politik yang kita tahu hari-hari ini misalnya Iklan di televisi dan di media masa maupun online, baliho, poster partai atau kandidat, slogan, logo partai. Semua itu merupakan media pencitraan kandidat untuk lebih Sekedar mempengaruhi “memanipulasi, hoax dan simulasi semata”. Simbol ini muncul dan semakin panas di sela-sela masa kampanye.

Jadi semakin menurunnya kualitas pemilu hari-hari ini salah satu penyebabnya ialah karena aktivitas kampanye yang berlebihan, penuh hoax dan manipulasi atau pandai bersilat lidah para kandidat ketimbang kampanye prestasi atau kampanye fakta dibalik bahasa yang dilontarkan setiap masa kampanye. Kampanye demikian yang sering dilakukan oleh kandidat bar-bar alias odong-odong. Dan dalam konteks politik Indonesia paling banyak dihuni oleh kandidat odong-odong ini.

Artinya dalam konteks PEMILU/PILKADA menurut Fashri, berusaha meyakinkan publik bahwa secara implisit semesta simbolik sangat berpotensi memengaruhi kelompok masyarakat. Pemikiran bourdieu yang ditulis Fashri, sangat sinkron, Apalagi dengan keadaan masyarakat Indonesia, sedikit dengan sentuhan politik sangat sensitif. Keadaan semacam itu, sangat berbahaya terutama bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam masyarakat madani. Masyarakat madani ialah masyarakat yang peka terhadap keburukan politik, selalu bijak memilih pemimpin dalam pemilu. Ketika mencium bau-bau busuk masyarakat ini akan mempertimbangkan pilihannya. Mereka punya daya serap terhadap opini yang digiring oleh kandidat, parpol demi meyakinkan masyarakat terhadap suatu calon.

Maka apa yang disebut kampanye, pengiklanan, pemasangan baliho seperti yang diyakini bourdie merupakan “pencitraan semata”. Sebagai bentuk strategi pasar kapitalis penguasa. Di mana strategi ini sangat fenomenal diperbincangkan. Kalau kita perluas itu dalam kacamata filosofi, menurut Bourdieu “Ketika polivokalitas (keberagaman ) pikiran suda termanifestasi oleh derasnya arus dan gelombang politik, lalu orang tenggelam dalam perasaan kegembiraan dan positivisme dan strukturalisme (pemaknaan masyarakat hanya satu yakini aturan politik atau realitas politik yang harus diterima). Padahal ini bukan masalah realitas politik tetapi bagaimana masyarakat memaknai PEMILU/PILKADA sebagai momen pembongkaran kebusukan politik bahwasanya harus keluar dari dunia penghayatan ini dan berusaha menemukan pembaharuan untuk mencapai masyarakat yang demokratis (masyarakat madani). Kelemahan kita sebetulnya di situ. Orang tidak dirangsang untuk berpikir kritis dan jeli. Gairah politik masyarakat semacam inilah yang dinamakan masyarakat modern (masyarakat yang mengamini peristiwa sosial sebagai realitas yang tidak bisa di rubah lagi)

Menurut bourdieu bahwa “simbol memang tidak dapat mengubah suatu realitas secara langsung. Akan tetapi, simbol menyimpan daya magis lewat kekuatan abstraknya untuk membentuk dunia melalui makna. Makna dimobilisasi semesta simbol. Bourdieu menyuguhkan pembacaan kritis atas semesta raya simbol yang dijadikan alat pembenaran bagi selera budaya penguasa. Ia menyingkapkan bagaimana upaya individu atas kelas sosial tertentu memproduksi sistem simbol dalam kaitannya dengan posisi yang mereka tempati serta berbagai penggunaan strategi menaikkan atau mengurangi nilai suatu simbol. Bourdieu secara terus menerus mengajukan metode pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk kecurigaan terhadap permainan simbol yang menyembunyikan relasi kuasa tertentu” (Fashri,2014:2 ).

Sudut ruang kita digiring ke rayuan simbol mampu menggiring siapa pun untuk memercayai, mengakui, melestarikan atau mengubah persepsi hingga tingkah laku orang dalam bersentuhan dengan realitas (Fashri,2014:1). Jadi strategi pembohongan simbol ini adalah sesuatu yang bodoh dalam taraf politik Indonesia. Dan lucunya masih digunakan sampai sekarang sebagai media kebenaran penguasa. Dalam politik tentu modus politik seperti itu sering dimainkan, sistem simbolik diterapkan seperti beberapa simbolik yang sering dipakai para pengusaha atau pemilik modal seperti, “politik marketing (pemasaran politik)”

Marketing politik Ala Kapitalis

Eksistensi manusia (Masyarakat/konstituen) sebagai masyarakat politik atau masyarakat madani dilenyapkan oleh berbagai sarana-dan prasarana PEMILU atau PILKADA. PILKADA yang berlangsung 23 September merupakan momen dan peristiwa politik yang mana memupuk harapan, kesadaran masyarakat akan fungsi dan tugasnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sistem demokrasi yang diterapkan melalui pemilihan langsung diindonesia selalu terjadi setiap tahun. Tetapi tetap pada persoalan yang sama bahwa pemilu tidak menjamin keadilan (keberpihakan kepada masyarakat). Hanya menyisakan duka lara bagi kaum tertindas.

Sepemahaman dengan Bourdieu bahwa alam semesta raya simbol yang dijadikan alat pembenaran penguasa. Negara pun diam seribu bahasa, tidak mau memberi kuasa. Politik praktis dimainkan pada alunan yang sama. Negara tidak mau mengambil alih dengan berjuta masalah setiap pesta demokrasi tiba. Bahkan pemilu dicurangi sana-sini oleh tangan-tangan kapitalis. Dalam politik tentu saja kita sering menyaksikan sandiwara politik atau dunia simulasi.

Salah satu kuasa simbol yang diadopsi oleh para kandidat atau partai adalah iklan. Seperti menampilkan slogan, logo partai, jargon. Iklan merupakan strategi kapitalis (pemasaran politik) di mana merupakan media daya jual. Sayangnya iklan-iklan yang disampaikan tidak berbobot. Yang sebetulnya iklan disampaikan dilayar Televisi untuk menampilkan prestasi. Tetapi berbanding terbalik pada kenyataan, ternyata hanyalah fiktif belaka tanpa makna.

“Iklan ialah senjata berharga bagi kandidat (pemilik modal). Penelitian mengenai iklan di TV menunjukkan iklan politik memengaruhi bagaimana calon pemilih memilih calon kandidat, membantu mereka mengidentifikasi prioritas dan mempengaruhi standar penilaian mereka dan pemaknaan kesalahan” (kinsey, 1999;118)

Memang iklan sarana untuk membantu masyarakat untuk mengidentifikasi dan menilai kandidat, tetapi tidak bisa dibantah lagi bahwa publik tidak bisa hanya diyakini dengan iklan yang hanya simbol. Tetapi kenyataannya masyarakat mengingini calon pemimpin yang memang tidak hanya menang di permainan wacana dan retorika atau propaganda semu melainkan suatu yang benar-benar ada dan terjadi.

Dilain hal iklan adalah media positif sebagai peringatan atau tips dan himbauan dari lembaga KPU sebagai penyelenggara PEMILU atau PILKADA dan lain-lain yang berbau positif. Sangat disayangkan kalau iklan hanya mesin politik atau strategi penguasa untuk mempengaruhi masa. Walaupun masyarakat belum semuanya mengetahui terkait kebohongan dibalik layar. Pemaknaan masyarakat yang parsial akan merusak tatanan demokrasi yang berkualitas. Sebab demokrasi yang baik adalah menghasilkan pemimpin yang baik yakni menyejahterakan orang banyak.

Dunia semesta raya simbol menurut saya ialah tidak lebih dari dunia yang menakutkan penuh kebengisan,kebencian,kebohongan yang sejak lama berdiam diri dan sembunyi dalam kegelapan persoalan. Masyarakat dijadikan objek sorotan yang di perluas dalam wacana dan bahasa dan dikemas sedemikian rupa sehingga mengelabuhi publik.

Seperti apa yang dikatakan oleh Jean Baurdrillard (1983) bahwa dunia politik kita sebetulnya ialah hanyalah dunia simulasi tang penuh tipu muslihat. Semua realitas politik digantikan degan dunia pencitraan. Apa kata Jean Era “simulasi” dan “hiperreality”: “Masyarakat semakin “tersimulasi” tertipu dalam “dunia citraan” dan “wacana” yang secara cepat menggantikan pengalaman manusia atas realitas”.

Misalnya tayangan-tayangan televisi,slogan, dan lain-lain tidak sesuai dengan realitas politik. Padahal menurut Schwarz (1973) “tugas iklan politik adalah menampilkan perasaan yang telah dimiliki pemilih dan memberi mereka dengan nilai dan citra yang bermakna”, termasuk dengan menciptakan siaran negatif yang menyerang lawan politik (Falkowski & Cwalina. 1999:286).

Kita tahu banyak sekali modus-modus untuk memikat hati rakyat. Salah satunya strategi pasar. Kadang yang menekuni bidang ini ialah mereka yang mempunyai modal banyak, hingga mereka mampu menyewa iklan yang berdurasi tinggi.

Misalnya saja iklan partai PERINDO dan caleg-caleg partai PERINDO merupakan ajang promosi. Atau sebut saja partai-partai besar PDIP (Miliknya Megawati), NASDEM (Miliknya Surya Paloh) dan partai-partai besar lainya. PERINDO sebagai pendatang baru tetapi dibekali dengan modal. Kalau kita lihat latar belakang Hary Tanoe merupakan salah satu pengusaha sukses di indonesia juga pemilik beberapa stasiun TV.

Dengan berbagai retorika dan slogan yang di sampaikan dilayar Televisi. Partai-partai itu merupakan penguasa yang mempunyai andil politik di Indonesia. Jadi mereka berpotensi mengendalikan politik.
Karena mereka mengadopsi mesin-mesin atau peralatan politik sebagai sarana mencapai prestise.

Menurut Kaus, iklan politik lewat televisi dianggap mengada-ada para pengkritik berbakilah bahwa menggunakan teknik komersial untuk meyakinkan pemilih untuk memilih kandidat presiden merendahkan proses politik dan demokrasi (kraus,1999:389).

Iklan politik Megawati sebagai calon presiden pada pemilu 2004, iklan politiknya terkesan lebih artistik. Digambarkan Megawati dikelilingi anak-anak, lalu muncul narasi di latar belakang yang berbunyi: “dibalik kelembutan, tak kenal lelah, tegas, selalu peduli demi ibu pertiwi” (mulyana,2014;81)

Goldman dan person (1995) misalnya mengemukakan bahwa iklan (tayangan TV) merupakan wahana utama dunia simulasi itu. Atau pada pemilu 2004 Seperti slogan SBY-JK pada pemilu 2004, “Bersama kita bia!” yang mengesankan bahwa Apapun rintangan yang menghadang di depan, kita semua bisa mengatasi berbagai rintangan tersebut, padahal tahun itu memang banyak tantangan, termasuk pengeboman oleh teroris di Sari Club Kuta Bali dan di depan Hotel JW Marriot Jakarta ( Mulyana, 2014:82).
Juga iklan politik PKS yang menyatakan bahwa orang-orang PKS jujur,adil, bersih dan peduli rakyat.
Sampai bari ini juga masyarakat tak sadar bahwa Indonesia sedang dalam genggaman kapitalis global.

Sebut saja Wacana Good Governance yang di pakai oleh negara hari ini merupakan hasil kontrak politik dengan WORD BANK. Salah satu wacana good governance ialah hasil dari konspirasi global. Dibalik pewacanaan good governance terdapat upaya menyembunyikan relasi kuasa yang tak tampak seolah-olah objektif. Inilah contoh permainan simbolik kapitalis untuk mencapai tujuan dan keuntungan tertentu

Gagasan good governance pertama kali digunakan oleh BANK dunia 1989. Seperti yang didefinisikan oleh World Bank, good governance ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, investasi tanpa hambatan dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Kemunculan good governance sebagai wacana dominan berkaitan dengan kegagalan kapitalisme awal yang mengalami depresi ekonomi tahun 1930-an dan berujung pada akumulasi kapital yang lambat. Penyebab antara lain proteksi dari negara, paham keadilan sosial (Fashri,2014;13).
Kenyataan pun sebaliknya, sejak adanya wacana good governance korupsi malam meningkat. Artinya masyarakat benar-benar tertipu oleh permainan penguasa dengan menggunakan simbol bahasa “good governance”.

Oleh karena itu,pada bagian ini masyarakat perlu memahami wacana dan bahasa hanyalah iklan produk kapitalis. Dan sebagai simbol yang telah diadopsi oleh penguasa sebagai alat strategi politik untuk menarik perhatian pemilih. Dilain pihak meneruskan logika dari pemikir-pemikir simbolik di atas bahwa tidak lain tidak bukan iklan salah satu media menipu rakyat jaman modern ini. Dan masyarakat entah secara sadar dan tidak sadar pun sedang di kontrol oleh dunia simbolik ini.

Tentu kita selalu bertanya kenapa kita selalu terlelap oleh kuasa simbol. Kira-kira apa yang menjadi atau perlu di perbaiki masyarakat?

Seiring dengan tahun 2020 adalah merupakan momen politik, sebagaimana PILKADA (Pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur) di beberapa daerah akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Maka perlu konstituen sebagai masyarakat politik yang mempunyai kuasa memilih dan memilah yang mana bahasa dan pikiran (bersifat simbolik) kandidat dan partai politik yang berpotensi membohongi publik dan mana yang meyakinkan publik. Sehingga masyarakat mempunyai dasar dalam memilih di setiap momen politik tiba. Maka dari untuk mempersiapkan diri, setidaknya masyarakat lebih awal perlu memahami “daya kritis”.

Meningkatkan Daya Kritis Masyarakat dalam PILKADA/PEMILU


Ide dasar dan pengharapan terhadap PILKADA, yang sejatinya juga PEMILU adalah sama dengan PEMILU nasional, yaitu transisi menuju demokrasi. PEMILU atau PILKADA sudah memenuhi kaidah-kaidah demokrasi terutama proses yang fair,adil,jujur dan transparan.

Sebetulnya masyarakat harus keluar dari pikiran modern ke postmodern baru masyarakat memahami. Pikiran modern yang dimana kita mengklaim kenyataan politik secara spontan dan praktis. Dan politik demikian menjadi realitas yang dianut masyarakat Indonesia selama ini.
Sedangkan pikiran postrmodern yang dimana merupakan secara kontroversial dan justru melawan dengan membongkar rutinitas pola pikir lama (modernitas). Jadi kalau modern mengikuti alur realitas sedangkan postmodern lebih kepada keluar dari alur itu.

Beralihnya paradigma berpikir modern yang cenderung bersifat logosentrisme (menganggap sesuatu adalah kebenaran universal atau terpusat) ke paradigma postmodern tersebut bukan saja sekedar lanjutan saja. Melainkan perubahan secara radikal menembus dan membongkar atau mendekonstruksi kebusukan politik yang terjepit dalam norak simbolik.

Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemikir postmodern Jusques derrida “Artinya dekonstruksi adalah upaya untuk mengkritisi secara radikal dan membongkar berbagai asumsi-asumsi dasar yang menopang pemikiran dan keyakinan Kita tentang ilmu pengetahuan, tentang budaya, tentang hubungan antara sesama, (shelf dan the other), tentang bahasa, tentang ideologi dan lain-lain (Lubis 2014,2016; 35).Jadi bagaimana masyarakat menajamkan daya pikiran kritis Sebagai bentuk pembongkaran objek politik (realitas politik) yang cenderung menyembunyikan kebusukannya. Masyarakat harus mampu menyingkap unsur simulasi norak politik praktis ini seperti “simbolik” yang sudah mendarah daging di mata masyarakat dan politik Indonesia. Artinya masyarakat sudah menerima simbol-simbol politik ini merupakan realitas/realistis politik (sesuatu yang tidak dapat di ubah).
Maka dari itu dengan pikiran postmodern itu mestinya Masyarakat haruslah sadar akan dirinya bukan budak politik melainkan subjek politik . Dalam konteks demokrasi Indonesia menerapkan demokrasi dari pemikiran Abraham Linkoln yakni “goverment from the people by the people and for the people” (Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat).

Dalam konteks pemerintahan demokrasi, setiap pemimpin dipilih langsung oleh konstituen (rakyat) setiap Pemilihan umum. Tentu pemilihan kandidat bukan hanya sekedar memilih, tetapi memilih yang benar di antara yang salah dan memilih yang bijak di antara yang rakus. Karena kandidat calon yang dipilih nantinya bertransformasi menjadi delegasi rakyat atau mandat rakyat yang dipercayai untuk memimpin dan melayani publik tanpa terkecuali. Dengan demikian harapan untuk PILKADA tahun 2020 semoga berjalan lancar sebagaimana prinsip demokrasi dan mengikuti koridor aturan yang berlaku.


*Aktivis PMKRI Cabang Yogykarata dan Mahasiswa Ilmu pemerintahan semester 6 di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 455 kali

Baca Lainnya