Politik

Kamis, 20 Februari 2020 - 02:43 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Problematika Kandidat Dan Kuncian Parpol Dalam Pilkada Manggarai Barat

Oleh: KKonsii Kender

Tidak adanya partai politik yang dengan otomatis dapat mengusung sendiri kader atau jargonnya dalam Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 membuat partai politik pengusung dan para calon kepala daerah harus memutar otak untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dukungan dari petinggi partai politik lainnya di Jakarta.

Tidak heran kalau saat-saat ini menjelang pelaksanaan Pemilu kepala daerah yang tinggal beberapa bulan lagi, pimpinan partai politik daerah bersama jargonnya harus bolak balik Jakarta untuk melobi petinggi partai-partai politik.

Partai politik yang sudah melakukan tahapan di daerah, dengan membuka pendaftaran kepada khalayak yang hendak maju dalam kontestasi pilkada Manggarai Barat melalui partainya, mau tidak mau harus memboyong semua para pendaftar ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai politik, untuk meyampaikan visi misinya di depan DPP partai. Semua bakal calon tentu berharap mendapatkan SK dukungan dari petinggi partai politik tersebut. Bagi partai yang telah melakukan seperti demikian tentu perlu diacungkan jempol yang besar, karena ada juga partai yang sudah melakukan tahapan di daerah seperti demikian namun kelanjutannya sudah tak terdengar lagi.

Srategi dan Logistik Politik

Ibarat perang, kalau mau memenangkan suatu peperangan harus mempunyai: strategi yang jitu, pengetahuan kekuatan lawan, “peralatan perang” yang memadai, dan kekuatan logistik. Tanpa keempat hal tersebut agak sulit akan memenangkan suatu peperangan. Demikian pula dalam kontestasi pilkada Manggarai Barat Bulan September 2020 nanti, tak terlepas dari keempat hal tersebut.

Strategi yang jitu, adalah kunci dalam memengkan sebuah pertandingan. Strategi yang jitu dimulai dari pemilihan pasangan calon. Membaca kecendrungan pilihan politik masyarakat Manggarai Barat saat ini, suka atau tidak suka selalu berkaitan dengan: primordialisme daerah, primordialisme gender, primordialisme agama, dan primordialisme milenial. Sementara Primordialisme partai politik jarang terdengar seperti yang terjadi pada PILKADA di Pulau Jawa.

Primordialisme daerah selalu berhubungan dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) dalam pemilu legislatif atau berdasarkan tiga kecamatan asal, yaitu Kecamatan Lembor (Kecamatan Lembor, Welak, dan Lembor Selatan), Kecamaatan Komodo (Kecamatan Komodo, Sano Nggoang, Mbeliling, dan Boleng), dan Kecamatan Kuwus (Kecamatan Kuwus, Kuwus Barat, Ndoso, Pacar, dan Macang Pacar).

Primordialisme berdasarkan kecamatan asal atau Dapil Pemilihan Legislatif ini masih kental. Orang Komodo (Kempo red) agak sulit memilih bupati dari Lembor atau Kuwus kalau seandainya Komodo/Kempo mempunyai Calon Bupati sendiri, kecuali kalau calon bupati dari Lembor atau Kuwus tersebut mengambil pasangan wakilnya dari Komodo/Kempo. Sementara pengaruh mesin partai dan faktor x lainnya presentasinya sangat kecil. Demikian pula Orang Lembor agak sulit memilih Calon Bupati dari Komodo/ Kempo atau Kuwus kalau seandainya dari Lembor mempunyai calon Bupati sendiri kecuali kalau Calon Bupati dari Komodo atau Kuwus tersebut mengambil wakilnya dari Lembor, demikian juga orang Kuwus agak sulit memilih calon bupati dari Komodo atau Lembor kalau seandainya dari Kuwus sudah ada calon bupatinya kecuali calon bupati dari Komodo atau Lembor tersebut mengambil wakilnya dari Kuwus.

Budaya patrialisme Manggarai masih belum bisa menganggap pemimpin perempuan sebagai suatu alternatif pemimpin yang membawa perubahan. Aktivis perempuan di Manggarai Barat juga belum begitu menggema untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Manggarai Barat yang bisa terkapitalisasi menjadi pemilih perempuan yang memilih sesama perempuan. Tetapi hal ini bisa direduksi oleh primordialisme daerah kalau seandainya dari daerah asal tersebut tidak ada calon lain yang diusung.

Walaupun masyarakat Manggarai Barat sedikit demokratis, namun demikian primordialisme agama tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dalam pilkada Manggarai Barat. Bukan sentiment agama tapi primordialisme agama. Minoritas di suatu daerah biasanya sangat solid untuk mendukung sesama minoritasnya, apalagi didukung oleh pribadi yang baik, visi misi, rekam jejak yang baik, dan elektabiltas atau kans kemenangannya tinggi.

Era digitalisasi membuat segala informasi yang berkaitan apa saja bisa menembus sudut-sudut kota dan desa dengan begitu cepat. Era keterbukaan informasi seperti saat ini membentuk primordialisme baru yaitu primordialisme milenial. Siapa yang menguasai informasi dia menguasai dunia. Pilihan politik Primordialisme milenial refrensinya adalah informasi yang didapatkannya dari media sosial.

Informasi dari media sosial mempengaruhi atau membentuk pilihan politiknya. Primordialisme milenial tidak terikat pada primordialisme daerah, primordialisme agama dan primordialisme jender, beredar di mana saja. Kandidat yang selalu memanfaatkan media sosial untuk mensosialisaikan diri dan menyampaikan gagasannya tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan dukungan suara dari primordialisme mileneal. Presentasinya belum tahu tapi pemilih mileneal cendrung memilih orang yang good looking (ganteng, cantik), Muda, dan cerdas.

Memanfaatkan segala primordialisme-primordialisme di atas merupakan strategi jitu untuk memenangkan pilkada Manggarai Barat, disamping kekuatan mesin partai politik, kekuatan logistik, pengetahuan kekuatan lawan, dan “peralatan perang” yang memadai.

Logistik dalam pilkada selalu berkaitan dengan kekuatan uang. Uang memang bukan segala-galanya tapi segala-galanya pake uang. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa SK partai tidak keluar begitu saja tanpa ada tas yang ada isi dompetnya ke DPP. Walaupun ada juga partai yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur politik tanpa mahar. Atau partai yang mengutamakan kadernya tanpa mahar.

Dalami tahap awal dalam rangka mendapatkan SK DPP, kekuatan uang bisa mengunci partai politik strategis, sehingga calon yang mumpuni tidak mampu mendapatkan SK dari DPP partai politik. Tidak menutup kemungkinan ada calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, kecuali kalau seandainya ada calon independent lolos verifikasi KPUD.

Selain logistik yang kuat apa yang disebut dengan “peralatan perang” yang memada adalah bagaimana memanfaatkan segala potensi yang ada. Potensi yang ada berkaitan dengan memaksimalkan mesin partai, tim sukses yang hebat, memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan gagasannya, dan terus mem-blow up isu-isu kekinian tapi tidak sekedar hoak.

Disamping itu, mengetahui kekuatan lawan juga penting sebagai strategi dalam memilih pasangan calonnya. Kandidat yang sangat kuat pada suatu daerah pemilihan, oleh lawan pasti ingin menggerusnya dengan berupaya untuk mendapatkan pasangannya calon dari daerah tersebut atau membiarkan supaya ada dua calon bupati dari daerah tersebut tanpa harus mengunci semua partai politik yang ada.

Saling Mengunci Antara Partai Politik

Syarat dua puluh persen ambang batas perlemen untuk dapat mengusung calon kepala daerah dalam PILKADA sebagaimana yang diatur dalam undang-undang PILKADA membuat petinggi partai politik juga harus ikut berpikir keras untuk menjatuhkan SK nya kepada siapa. Ikut berpikir kerasnya petinggi partai karena SK yang dikeluarkannya itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi masih bergantung pada partai lain (interdependent). Repotnya adalah kalau seandainya setiap petinggi partai politik saling menunggu, kami akan memberikan SK kepada anda tapi anda harus memperlihatkan kepada kami dukungan partai politik lainnya. Atau kalau Anda Bupatinya kami wakilnya, atau sebaliknya. Tentu partai politik tidak menginginkan SK yang dikeluarkan tapi tidak bisa mendapatkan partai politik koalisi lainnya untuk memenuhi dua puluh persen ambang batas pelemen. Selain itu Petinggi Partai juga dilematis, apakah harus mengusung kader atau non kader? Saling mengunci antara kandidat atau partai politik terjadi. Tidak menutup kemungkinan terjadi juga jual beli kepentingan.

Partai politik yang mengajukan calon lebih dari satu calon ke DPP partai juga menjadi problematika bagi DPP untuk menjatuhkan SK kepada siapa. Apa lagi kalau seandainya para calon tersebut sama-sama kader partai. Ada partai yang melakukan survey popularitas dan elektabilitas terlebih dahulu sebelum menentukan SK nya jatuh kepada siapa. Tentu perlu diacungkan jempol yang besar juga bagi partai politik yang telah melakukan demikian ketimbang partai politik yang mempertimbangkan siapa yang bawa “tas” nya paling besar ke DPP.

Problematika Bagi Kandidat

Setiap kandidat bupati atau pun wakil bupati tentu menginginkan kemenangan dalam PILKADA. Strategi dan dukungan logistik menjadi kunci kemenangan. Strategi dan dukungan logistik berhadapan dengan kepentingan partai politik. Seorang calon bupati ingin mendapatkan calon wakil bupati dari suatu kecamatan asal berbeda yang mumpuni, dengan pertimbangan untuk menggerus kekuatan lawan, menaikkan elektoral karena kebetulan dari Kecamatan asal tersebut ada juga calon bupati yang kuat namun kandidat wakil tersebut tidak bisa mendapatkan dukungan partai politik untuk mencapai ambang batas parlemen. Ada nama yang disodorkan oleh partai politik tapi misalnya masih dari dapil yang sama atau calon yang disodorkan tidak dikehendaki oleh calon bupati, atau calon wakil tidak mau berpasangan dengan calon bupati tersebut, atau calon wakil tersebut tidak bisa menaikkan electoral. Saling mengunci antara partai politik menjadi problem bagi kandidat.

Hal-hal seperti di atas tentu menjadi problematika bagi setiap kandidat. Nama-nama yang sudah seliweran muncul di media baik yang sudah tampil berpasangan maupun tampil sendirian, sepertinya belum bisa dikatakan sebagai pasangan yang sudah pakem. Walaupun klaim-klaim dukungan sering kita dengar dari para kandidat. Ibarat orang mau menikah, sebelum ada jalur melengkung masih belum milik siapa-siapa. Sebelum mendaftar di KPUD Manggarai Barat pasangan calon masih bukan milik siapa-siapa.

Penulis: Warga Manggarai Barat

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 1195 kali

Baca Lainnya