Sosial

Minggu, 26 Januari 2020 - 08:59 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Membuka Gerbang Investasi TAMBANG Semen di Manggarai Timur

Oleh : Nurkholis

(Praktisi Politik & Ekonom)

Meski masih sebatas perencanaan, dalam sekejap diskursus tentang rencana pendirian pabrik semen di kampung Luwuk Desa Satar Punda Kec. Lamba Leda Kab. Manggarai Timur NTT telah menuai ragam tanggapan. Terdapat silang pendapat antar kelompok pro investasi dan kontra investasi pabrik semen ini dalam beberapa ruang diskusi media sosial. Bukan tidak mungkin perdebatan di ruang konvensional pun sudah dimulai sejak Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan rencana ini saat melakukan Kunker di desa Satar Punda, Kec. Lamba Leda pada Selasa, 21/1/2020 yang lalu.

Rencana masuknya industri semen di Manggarai Timur sepertinya akan jadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah kedepan. Apalagi bisa dikatakan ini merupakan industri padat karya perdana yang akan berdiri dan beroperasi di Manggarai Timur jika benar-benar terlaksana sebagaimana direncanakan. Mungkin itulah alasan Bupati Matim sampai harus mengagendakan kunjungan kerja ke Luwuk Desa Satar Punda untuk menyampaikan secara langsung kepada masyarakat setempat terkait rencana investasi itu. Dalam kunjungan itu, masyarakat setempat menyambut baik terhadap rencana masuknya industri semen di desa mereka. Akan hadirnya investment semen ini adalah hasil upaya sinergis antar Pemda Matim dengan Pemprop NTT.

Kunker Bupati Manggarai Timur di masyarakat desa persiapan pabrik semen itu dipandang sudah tepat sebagai sosialisasi awal agar masyarakat setempat mengetahui sejak dini rencana pemerintah menghadirkan perusahaan ekstraksi di desanya. Dengan demikian, diagnostik peluang, tantangan, keuntungan dan bahkan ancamannya dapat mulai dikalkulasi baik oleh masyarakat lingkar tambang dan juga pemerintah daerah.

Yang pasti jalan korporasi ini masih cukup panjang dan terjal untuk benar-benar bisa menancapkan cakar bisnisnya di bumi Satar Punda. Tumpang tindih kewenangan perizininan, pengawasan dan pengendalian investasi pertambangan antara daerah, provinsi dan pusat merupakan salah satu masalah terbesar yang bisa menghambat realisasi dari rencana investasi ini. Ketidakjelasan kewenangan itu pada akhirnya juga akan berdampak pada rasa ketidakpuasan, penolakan dan bahkan gugatan masyarakat akibat tidak maksimalnya manfaat yang mereka terima dari keberadaan investasi pertambangan. Tambah lagi jika dalam prosesnya menghadapi kemungkinan timbulnya konflik sosial akibat adanya arus pro dan kontra di masyarakat lingkar tambang. Hal diatas adalah gambaran awal dari jalan terjal investasi perusahaan semen yang direncanakan.

Sependek ini, indikasi penolakan beberapa pihak yang mengklaim sebagai masyarakat adat setempat terkait rencana investasi pabrik semen di Luwuk mulai nampak dalam beberapa diskusi media sosial lokal, meski diketahui realitas di lapangan sejauh ini menunjukkan mayoritas warga setempat menyambut positif. Adanya arus kecil penolakan ini mesti dipandang sebagai hal yang wajar. Tidak ada satu program kebijakan pemerintah pun yang tidak menuai kontra, apalagi terkait eksplorasi alam. Untuk itu Pemda diharuskan mampu mentrasformasikan aturan, tujuan dan manfaat dari investasi ini dengan sempurna kepada masyarakat adat setempat dan sekitar kawasan industri sebelum investor memulai mengurus semua hal-hal perizinan yang menjadi kewenangan daerah, propinsi dan pusat. Jangan sampai setelah investor berproses jauh dalam pengurusan perizinan dan atau membangun pabrik, kemudian dihadapkan berbagai ikhwal teknis dengan masyarakat adat yang berujung konflik, penolakan dan gugatan hukum. Hal itu selain akan merugikan investor, juga menjadi preseden buruk dalam kepentingan memperkuat magnet investasi bagi daerah.

Dalam beberapa kasus, pertambangan konflik pertambangan yang terjadi di beberapa daerah tidak selalu hanya berhubungan antar investor dengan masyarakat lingkar tambang. Konflik juga sering terjadi antar pemerintah daerah dengan investor pertambangan sebagai konsekuensi ketidakjelasan kewenangan pengendalian, pengawasan dan hak bagi hasil antar pemda dengan pemerintah pusat. Investor sering beranggapan bahwa mereka telah melakukan kewajibannya kepada pemerintah pusat sebagai otoritas kekuasaan tertinggi. Padahal dalam perspektif teori hukum seharusnya dalam kegiatan pengelolaan pertambangan pemerintah daerah harus difungsikan sebagai provider/ penjamin baik kepada pihak pengelola tambang maupun kepada masyarakat daerah sebagai pemilik sumberdaya. Untuk itu, terhadap rencana investasi perusahaan semen di Satar Punda nantinya Pemerintah Daerah harus benar-benar mampu memastikan berbagai aspek terkait pengendalian, pengawasan dan bagi hasil agar tidak cenderung menguntungkan pihak investor dan pemerintah pusat.

Spesifik mengenai rencana investasi pabrik semen di Satar Punda sejauh ini perdebatannya dominan pada masalah ekologis yang akan ditimbulkan. Bukan tidak beralasan, memang dibanyak pengalaman aktivitas tambang melahirkan prevalensi alam yang cukup kritis, tidak terkecuali pengalaman tambang Mangan di Serise, Kec. Lamba Leda, Manggarai Timur beberapa tahun lalu yang telah mewariskan kerusakan alam dan tidak terselesaikan hingga saat ini. Lubang besar diperut bumi Serise akibat eksplorasi Mangan itu tidak diikuti dengan aksi konservasi, reparasi/ rekondisi alam yang semestinya oleh pihak pengelola. Belum lagi dampak longsor dan kekeringan yang dialami warga sekitar kawasan itu. Maka isu kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air, ancaman ISPA, habitat satwa yang menyempit bahkan potensi keringnya sumber mata air di kawasan eksplorasi adalah sejumlah konsekuensi teknis yang memang dibenarkan secara empiris.

Dari catatan buruk aktivitas tambang Mangan di Serise itu tentunya harus jadi kajian retrospektif (retrospektive study) bagi Pemda Manggarai Timur untuk kemudian menjadi alarm bagi Pemerintah dan calon investor tambang kedepan. Evaluasi teknis harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga langkah antisipasi dan upaya rekondisi dari dampak kerusakan alam selama dan setelah aktivitas eksplorasi benar-benar bisa dilakukan dan diminimalisir sekecil-kecilnya. Beberapa langkah konkrit yang bisa dilakukan, Pemda dan Pemprop NTT secara serius mengaktivasi Perda Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berbasis lingkungan, menerapkan sanksi berat bagi korporasi yang menyalahi prosedur dan mengangkangi AMDAL serta bersama civil society melakukan pengawasan ekstra ketat jika kegiatan operasional industri pabrik semen ini nantinya sudah berjalan. Bahkan jika perlu, bentuk “satgas pengawasan terpadu” yang terdiri dari perwakilan masyarakat lingkar tambang dan membangun pos khusus satgas pengawasan di area industri.

Artikel ini tidak untuk mendiagnosis secara klinis bagaimana eksplorasi perusahaan semen di Luwuk nanti berproses sampai kemudian merusak landform ekologi. Itu ada ahlinya sendiri. Lagipula pabrik perusahaan semen yang diperdebatkan publik saat ini baru pada tahap perencanaan. Kita dan mungkin Pemda Matim sendiri belum tau model tekhnologi produksi seperti apa yang akan digunakan nantinya, berapa nilai aset dan investasinya, seberapa luas areal yang dimanfaatkan, dan seterusnya. Pendeknya, semakin besar nilai investasi, semakin mutakhir sistem dan tekhnologi yang digunakan, semakin ketat pengawasannya, semakin tegas sanksi atas pelanggaran korporasi, semakin tertib birokrasinya, maka potensi kerugian ekosistem semakin dapat diperkecil.

Dengan demikian, investasi di bidang ekstraksi yang akan masuk di daerah tidak semestinya buru-buru dianggap momok dan ditolak hanya dengan menyodorkan hipotesis yang buruk-buruk saja. Tidak ada satupun industri yang tidak berdampak pada lingkungan dan lingkungan tidak boleh diposisikan sebagai penghambat pembangunan. Harus kembali pada amanat konstitusi sebagai kitab suci kita bernegara dimana; “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat” (pasal 3 UUD 1945).

Pasal diatas secara tegas menekankan pada tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang kemudian diatur lebih lanjut pada UU No.4/2009 pasal 2 dimana kegiatan eksplorasi Minerba harus mempertimbangkan asas manfaat, efisensi, keadilan, keseimbangan, keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan pasal 18 UU diatas kembali menegaskan prinsip pengelolaan pertambangan negara harus memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya dan seadil-adilnya bagi rakyat, terkhusus bagi masyarakat adat di lingkar tamabang. Guna terealisasinya bagi hasil dan atau royalti pertambangan yang adil itu maka prinsip “prior informed concent” harus diberlakukan. Artinya, perusahaan harus memberi informasi selengkap-lengkapnya baik tentang perusahaannya maupun rencana usaha pertambangan kepada masayarakat adat setempat untuk mendapatkan persetujuan.
Maka sejauh korporasi tambang mampu memenuhi dan menjalankan prinsip-prinsip diatas, selayaknya pintu gerbang investasi harus dibuka dan disambut baik oleh masyarakat daerah.

Pada penjelasan terpisah dari artikel ini, saya pernah mengulas sejumlah manfaat dan catatan jika nantinya industri semen ini benar-benar bisa beroperasi di Luwuk, Desa Satar Punda, Kec. Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur. Bahwa kehadiran perusahaan semen ini akan menyerap banyak tenaga kerja sejak awal dimulainya pembangunan pabrik, lebih-lebih ketika pabrik sudah mulai menjalankan aktivitas produksi. Usaha mikro kecil menengah (UKM) disekitar kawasan industri juga akan ikut tumbuh seperti usaha dagang, usaha kuliner sampai usaha penginapan.

Industri ini juga sudah pasti turut menggerakkan sektor jasa angkutan baik darat dan laut untuk kebutuhan distribusi hasil produksi ke berbagai wilayah. Maka tidak ada alasan bagi Pemda untuk tidak segera meningkatkan kualitas jalan lintas desa dan kecamatan di Matim yang berstatus jalan kabupaten. Masih inline dengan kepentingan itu, Pemda Matim juga harus segera berkordinasi dengan Kemenhub agar pelabuhan niaga yang ada di Nanga Baras, Kec. Sambi Rampas bisa dioperasionalkan secepatnya, sebab ini semua bagian integral dari daya dukung keberlangsungan ekonomi dan industri di daerah.

Selain gambaran social profit diatas, sudah pasti penerimaan daerah dari pajak, bagi hasil, royalti pengelolaan dan pengolahan perusahaan semen ini juga akan terkatrol. Sistem bagi hasil (sharing profit) pertambangan ini diatur dalam pasal 14 UU No. 33 tahun 2004. Apalagi jika daerah bisa mengambil peluang divestasi (penyertaan modal) sebagaimana dimungkinkan oleh UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Kita tahu bagaimana kapasitas fiskal Kab. Manggarai Timur yang cukup terbatas, postur PAD nya masih terbilang kurus akibat minimnya sumber penerimaan. Bisa dipastikan tanpa dukungan dana transfer pusat yang mengisis postur APBD Kab. Manggarai Timur selama ini, daerah ini tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Pemda Matim harus lebih kreatif dan proaktif agar produktifitas ekonomi daerah terus berpacu menuju kemandirian. Salah satunya dengan upaya menghadirkan sebanyak-banyaknya investasi khususnya yang berbasis padat karya di daerah sesuai dengan potensi SDA yang terkandung di dalam dan dipermukaan bumi Matim ini.

Namun begitu, menghadirkan investor di daerah bukan perkara yang bisa dianggap sederhana. Apalagi jika kita tidak punya daya tarik, daya dukung dan daya saing investasi yang cukup meyakinkan (variabel-variabel ini akan saya ulas pada artikel selanjutnya). Sebab, investasi bukan hanya soal jaminan perizinan, jaminan insentif, jaminan kelimpahan sumberdaya alam, tapi lebih pada keyakinan investor untuk bisa tumbuh kompetetif, apalagi di daerah yang masih jauh tertinggal. Maka, rencana masuknya investment semen ini sesungguhnya harus dimaknai sebagai momentum yang baik, yang bisa membuka jalan dan menstimulir gairah investor lainnya untuk datang berinvestasi di Matim.

Pembangunan dan investasi itu senyawa dalam kemajuan. Pembangunan sebagai jasadnya, investasi sebagai nafasnya. Semakin banyak investor yang masuk di satu daerah, akan semakin memperkuat fundamental dan daya saing perekonomian daerah tersebut. Tidak ada daerah yang maju tanpa kemajuan investasi. Disisi yang sama, manfaat sosial enterprise dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga akan dirasakan oleh masyarakat di daerah, bisa dalam bentuk program revitalisasi kawasan terdampak, pembangunan sanpras umum, rumah ibadah, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 293 kali

Baca Lainnya