Uncategorized

Rabu, 22 Januari 2020 - 11:31 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Sketch Wajah Muhammad Achyar (Foto: TeamYPF)

Sketch Wajah Muhammad Achyar (Foto: TeamYPF)

Terminal Pelabuhan Niaga/Peti Kemas Bari & Keadilan Sosial Dalam Pembangunan

Oleh: Muhammad Achyar, S.H.

Kabupaten Manggarai Barat yang pada 23 Februari 2020 nanti tepat menginjak usia ke-17 layak dianggap sebagai salah satu kabupaten yang meski berusia belia akan tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi dan pembangunan paling pesat dibanding kabupaten lainnya yang seusia. Bahkan pertumbuhannya melampaui pertumbuhan kabupaten lainnya yang telah lebih dahulu eksis. Pariwisata adalah sektor yang menjadi hal utama menopang dan menjadi pendorong majunya pembangunan di kabupaten yang terletak di ujung barat pulau Flores ini.

Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 8 Tahun 2003, Kabupaten Manggarai Barat lahir dari rahim hasil pemekaran kabupaten induknya yaitu Kabupaten Manggarai. Hinga kini Manggarai Barat terdiri dari 12 Kecamatan, meliputi Kecamatan Komodo, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Boleng, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Welak, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar Kecamatan Pacar dan Kecamatan Kuwus Barat.

Meskipun merupakan kabupaten baru, Manggarai Barat sejatinya telah memiliki landasan fundamental terkait dengan persoalan perencanaan dan penataan ruang wilayahnya, yaitu dengan lahirnya Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat 2012-2032.

Perihal lahirnya Peraturan Daerah tersebut, kita segenap masyarakat Manggarai Barat patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemda Manggarai Barat atas kerja kerasnya secara kolektif bersama DPRD Manggarai Barat yang telah membidani lahirnya Perda tersebut dan selanjutnya perlu mendorong serta memberi dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat melaksanakan amanat Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan dan acuan untuk melakukan perencanaan, penataan, pemanfaatan tata ruang berikut pengendaliannya di seluruh wilayah kabupaten Manggarai Barat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai salah satu payung hukum pembentukan peraturan-peraturan daerah terkait tata ruang di Indonesia dalam pertimbangan huruf a mengamanatkan bahwa penataan ruang berikut hal lainnya yang terkait dimaksudkan agar kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya dan bertujuan agar terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pada bagian pertimbangan huruf b menguraikan bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;

Pada bagian huruf c diuraikan bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;

Soal transparansi dan partisipasi masyarakat pun diuraiakan pada huruf d, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2012 oleh Pemda Manggarai Barat bersama DPRD Manggarai Barat tentunya dilakukan setarikan nafas dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana landasan konstitusionalnya adalah Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang syarat akan cita-cita luhur, salah satu yang fundamental diantaranya adalah terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentu menunjukkan bahwa sejatinya kita telah memiliki perangkat hukum yang memadai sebagai payung hukum demi mewujudkan pembangunan yang sesuai cita-cita luhur sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang.

Akan tetapi patut disayangkan fakta adanya perubahan lokasi dibangunnya pelabuhan niaga/peti kemas di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, Undang-undang Penataan Ruang tahun 2007 dan Perda Nomor 9 tahun 2012 justru menunjukkan “kegagalan” Pemerintah Daerah Manggarai Barat mewujudkan cita-cita luhur yang diamanatkan oleh konstitusi, undang-undang dan Perda itu, salah satu tujuan paling mendasar adalah demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam pembangunan itu.

Pada Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Perda Nomor 9 tersebut, terkait Sistem Jaringan Transportasi Laut, Pasal 10 ayat (3) menyebutkan dengan tegas bahwa:
“Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Niaga/Peti Kemas di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar;
b. pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Wisata Internasional di Labuan Bajo; dan
c. pelabuhan pengumpan, terdiri atas :

  1. pelabuhan di Kecamatan Boleng;
  2. pelabuhan di Kecamatan Lembor Selatan; dan
  3. pelabuhan di Kecamatan Macang Pacar.
  4. Terminal pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. terminal pelabuhan laut Labuan Bajo di Kecamatan Komodo; b. terminal pelabuhan laut Bari di Kecamatan Macang Pacar; dan c. terminal Pelabuhan Laut (ASDP) di Kecamatan Komodo.

Jika kita jeli menelisik uraian dalam Pasal 10 Perda Nomor 9 tersebut, maka setidaknya khusus untuk Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar maka wilayah tersebut diamanatkan untuk dibangun 1 pelabuhan umum (pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Niaga/Peti Kemas dan pelabuhan pengumpan) dan 1 terminal pelabuhan laut. Kenyataan hari ini justru menunjukkan hal berbeda, amanat Konstitusi, undang- undang dan Perda yang seharusnya dijalankan oleh Pemda Manggarai Barat tersebut tidak dijalankan sesuai harapan masyarakat.

Apa yang salah? Dimana tanggung jawab Pemda Manggarai Barat? Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi dan mencari kesalahan Pemda Manggarai Barat, tapi justru hendak membantu Pemda untuk mencari akar persoalan atau penyebab utama mengapa amanat Perda tersebut gagal diwujudkan.

Kuat dugaan bahwa ketidakberdayaan Pemda menolak pengalihan pembangunan Pelabuhan Niaga/Peti Kemas di Desa Bari itu adalah akibat intervensi Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan jajaran Kementerian terkait yang mengangkangi keberadaan Perda Nomor 9 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat tersebut yang telah disusun dengan susah payah, penuh ketelitian sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodir amanat konstitusi dan undang-undang yang mengamanatkan terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam pembangunan di segenap wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Sebagai bagian dari masyarakat Manggarai Barat khususnya dan masyarakat NTT pada umumnya kita tentu patut memberikan apresiasi dan berterima kasih untuk semua perhatian dan dukungan pemerintah pusat demi memajukan industri pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat dengan menetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium dan super prioritas. Akan tetapi kita sebagai masyarakat Manggarai Barat tak terkecuali Pemda Manggarai Barat patut melakukan kritik dan masukan jika kemudian intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, Kementerian dan jajaran lainnya yang terkait justru mengangkangi amanat konstitusi, undang-undang serta perda yang telah disusun sedemikian rupa demi mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam pembangunan.

Pengalihan pembangunan pelabuhan niaga/peti kemas oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan jajarannya sejatinya merupakan bagian dari bentuk pengkhianatan akan amanat konstitusi, undang-undang dan Perda Nomor 9 tahun 2012 sebagai bagian peraturan terkecil yang memayungi sistem Penataan Ruang di Indonesia dan kaitannya di Kabupaten Manggarai Barat. Pengalihan pembangunan pelabuhan tersebut yang mulanya sesuai amanat Perda dialokasikan pada wilayah Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar dan kemudian dialihkan ke kawasan Manjarite, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo sejatinya merupakan bentuk kejahatan negara terhadap rakyatnya yang tidak pro terhadap kesejahteraan umum, keadilan sosial dalam pembangunan yang merata hingga ke pelosok pedesaan.

Keputusan memindahkan pembangunan pelabuhan niaga/peti kemas dari Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, justru akan semakin menunjukkan bahwa adanya intervensi, support pemerintah pusat kaitannya dengan pembangunan industri pariwisata di Manggarai Barat yang merupakan sektor utama dan andalannya justru bukannya menghadirkan kesejahteraan umum, keadilan sosial dalam pembangunan akan tetapi sebaliknya semakin memarginalkan masyarakat di pelosok pedesaan Kecamatan Macang Pacar, tak terkecuali wilayah Kecamatan Boleng, Terang dan wilayah lain di sekitarnya.

Pengalihan pelabuhan niaga/peti kemas di Kecamatan Komodo yang selama ini menyatu dengan pelabuhan penumpang dan wisata di kota Labuan Bajo ke tempat yang baru dengan mengabaikan amanat Perda, undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 sekaligus amanat konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945, secara teknis tidak menyelesaikan persoalan tumpang tindih dan sumpeknya wilayah pelabuhan di Kota Labuan Bajo (Kecamatan Komodo) jika perihal tersebut menjadi alasan utamanya, sebab dipindahkannya pelabuhan ke wilayah Menjerite hanya memindahkan persoalan kesumpekan dan padatnya wilayah Labuan Bajo (Kecamatan Komodo) sebagai kawasan pariwisata premium yang ketersediaan ruangnya terbatas karena sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh kelompok pemodal (investor).

Pengalihan itu sekaligus memupuskan harapan, cita-cita masyarakat di pedesaan, utamanya masyarakat pedesaan di Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Pacar, Kecamata Boleng dan sekitarnya akan hadirnya pusat ekonomi baru yaitu pelabuhan niaga/peti kemas yang memiliki dampak positif pada pembangunan di pedesaan, antara lain terbukanya akses jalan yang menunjang kelancaran alur distribusi barang (produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebuna dan kerajinan masyarakat) dan jasa (jasa angkutan, penginapan dan restoran barbasis masyarakat di pedesaan dan lain-lain).

Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden yang memiliki segalanya tak terkecuali kekuatan modal, seharusnya mampu mewujudkan amanat yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012 yang telah dilahirkan oleh Pemda Manggarai Barat bersama DPRD Manggarai Barat dimana prosesnya telah dilalui dengan upaya mengakomodir segala kepentingan segenap masyarakat Manggarai Barat dan telah senafas dengan amanat undang-undang dan konstitusi yang tujuan utamanya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam pembangunan. Masih ada waktu jika niat baik itu ada, sebelum semuanya terlambat.

Penulis: Bakal Calon Wakil Bupati Manggarai Barat

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 446 kali