Sosial

Rabu, 22 Januari 2020 - 18:14 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Penanganan Sengketa Tanah Ulayat

Oleh:Soeratman, S.H.

Problem hukum yang terjadi di tengah masyarakat saat ini semakin kompleks, mulai dari persoalan privat yang melibatkan induvidu dengan individu mapun konflik public yang melibatkan masyarakat dengan negara.

Persoalan seperti sengketa tanah merupakan konflik yang seringterjadi ditengah masyarakat kita dan tidak jarang dari konflik sengketa tanah tersebut pihak-pihak yang berselisih berani pasang badan untuk mempertanhankan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa. Dalam keperceyaan masyarakat Indonesia tanah dianggap suatu yang berharga dan inheren dalam hidup meraka, sehingga tidak jarang apabila sengketah tanah terjadi, tingkat kerentanan timbulnya kekerasan antara pihak yang berkonflik baik, kekerasan secara fisik maupun verbal sangat besar sekali.

Bicara soal konflik tanah, beberapa hari terakhir ini telah terjadi sengketa tanah yang terdapat di daerah Manggarai Barat provinsi NTT. Sengketa tanah ini melibatkan dua desa yang ada di daerah manggarai barat yakni antara desa nangalili dengan desa sarunumbeng. Tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah adat atau tanah ulayat.

Sengketa tanah ini pertamakali muncul pada tahun 2012 dimana dari kronologi yang diperoleh penulis dari beberapa sumber salah satunya adalah pengacara bernama Syair Abdul Mutholib, S.H. yang kebetulan saat ini sedang menengahi konflik ini, dimana ia mengatakan bahwa sengketa tanah ulayat ini terjadi ketika desa sarunumbeng melakukan pengklaiman atas tanah yang berada di desa nangalili dan melakukan aktifitas diatas tanah tersebut. Melihat aktifitas yang dilakukan desa sarunumbeng membuat pemerintah desa nangalili mengirimkan surat pengaduan kepada Kecamatan Lembor (saat ini lembor selatan) agar supaya kegiatan tersebut tidak dilanjuti dan diselesaikan oleh Kecamatan Lembor (saat ini lembor selatan).

Karena dalam musyawarah yang dilakukan pada tingkat kecematan tidak menemukan kata sepakat, musyawarah dilanjutkan ditingkat kabupaten, namun alhasil ditingkat kabupatenpun kesepakatan yang diharapkan tidak dijumpai. Maka dari sini konflik sengketa tanah yang muncul pada tanhun 2012 itu masih berlangsung hingga saat ini.

Jadi tulisan ini berangkat dari kasus sengketa tanah ulayat diatas. Dan tulisan ini bukan bermaksud memberikan justifikasi siapa yang benar dan siapa yang salah dari yang berselisih tersebut. Akan tetapi ingin memberikan solusi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur soal penyelesaian sengketa tanah ulayat. 

Karena menurut penulis persoalan ini bukan persoalan biasayang tidak perlu ada perhatian khusus dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan persoalan ini, sebab kasus ini menyangkut kedaulatan dari kedua desa yang masing-masing memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Apalgi tanah yang diperebutkan adalah tanah ulayat dimana yang diketahui bahwa tanah ulayat merupakan identitas yang menandakan keberadaan masyarakat hukum adat yang notabene keberadaan masyarakat hukum adat tersebut harus dihormati dan dijaga serta jauh dari keusikan-keusikan yang dapat mengancam keberadaan masyarakat hukum adat yang menguasai tanah ualayat.

Tanah Ulayat dalam Khazanah Undang-undang

Sebelum masuk pada pembahasan bagaimana undang-undang menjawab atas sengketa tanah ulayat, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu definisi dari tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah yang di kuasai oleh masyarakat hukum adat dan dikelola oleh masyarakat hukum adat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hukum adat. Dalam artikel yang berjudul Tanah Ulayat yang ditulis oleh Mutiara Putri Artha, S.H., M.Kn., tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat.

Dalam UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Tapi dalam Pasal 3 UUPA hanya menggunakan istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Permen Agraria dan Tata Ruang No 10/2016 hak ulayat atas tanah dikenal dengan istilah hak komunal atas tanah yaitu hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sementara itu, Putu Oka Ngakan, et al. dalam buku Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan (hal. 13) mendefinisikan tanah ulayat (hak kolektif/beschikkingsrecht) sebagai “tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.” (hukumonline.com:1/19/2020)

Didalam undang-undang dasar 1945 tanah ulayat secara konstitusional diaku dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan negara terhadap tanah ulayat bila merujuk pada Pasal 2 ayat (4) UPPA No 5/1960 tanah ualayat merupakan tanah negara yang dikuasakan kepada masyarakat hukum adat hanya sebatas “sekedar diperlukan” dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Bila melihat rumusan pasal ini bahwa pada kenyataanya tanah ulayat sifat penguasannya tidaklah mutlak. Dan ini menandakan negara sewaktu-waktu dapat mengambil alih tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat umum. Maka secara legalitas penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tidak cukup kuat secara hukum. 

Penyelesaian Hak Ulayat 

Dalam memulai penyelesaian sengketa tanah ulayat, hal pertama yang harus dilakukan adalah perlu diketahui terlebih dahulu status keberadaan masyarakat hukum adat sebab tanah ulayat itu ada apabila masyarakat hukum adat secara eksistensi masih ada.

Dalam permendagri No 52/2014 Pasal 5 ayat (1) identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Ketika langkah identifikasi untuk mencari tahu keberadaan masyarakat telah dilakukan, maka langkah selanjut yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi  hak ulayat masyarakat hukum adat dengan mencermati  tiga unsur yaitu: 1) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga Bersama atau persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari 2) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tesebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari . dan 3 ) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

Penelitian mengenai ketiga unsur tersebut dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang dapat menyumbangkan peranannya secara obyektif yaitu anatara lain para tetau adat, para pakar adat, wakil Lembaga swadaya masyarakat dan wakil instansi yang bertanggungjawab mengenai persolan sumberdaya alam. 

Dan langkah selanjutnya yang ditempuh adalah dalam rangka untuk memastikan adanya tanah ulayat, keberadaannya perlu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai. Sekiranya pada kenyataan batas-batas tanah yang bersangkutan dapat ditentukan menurut tatacara penentuan batas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, batas tersebut dapat digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanahnya dan dicatat pula dalam daftar tanah yang ada.

Mengapa hal yang disebutkan diatas terlebih dahulu di lakukan? Kebanyakan kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di berbagai daerah salah satunya adalah adanya pengakuan dari sekelompok orang bahwa mereka berasal dari kelompok masyarakat hukum adat sehingga atas dasar status itu mereka mencoba mengklaim bahwa mereka memiliki tanah adat dan cara mereka memperoleh tanah adat tersebut dengan cara mengklaim secara sepihak. Maka perlu dilakukan identifikasi secara menyeluruh soal keberadaan masyarakat hukum adat yang mendiami tanah adat tersebut, dan keberadaan tanah ulayat, karena dalam surat edaran Menteri agrarian No:400-2626 Tahun 1999, tanah yang diakui sebagai tanah ulayat harus tetdaftar dalam badan pertanahan nasional dan memiliki peta dasar pendaftaran tanah.

Proses ini merupakan langkah utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Karena tulisan ini mengacu pada studi kasus konflik tanah ulayat yang ada di daerah manggarai barat maka dalam hal ini. Bupati manggarai barat sebagai kepala pemerintah daerah dapat melakukan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang melibatkan dua desa antara desa nangalili dengan desa sarunumbeng dengan melalui fases-fase seperti yang telah dijelaskan diatas.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 155 kali

Baca Lainnya