Politik

Selasa, 3 Desember 2019 - 09:22 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Merawat Pemilu Membingkai Demokrasi


Oleh: Hardy Sungkang*

Gong pilkada serentak tahun 2020 untuk beberapa kabupaten di Indonesia sudah didengungkan. Masing-masing pemain yang siap berlaga dalam bola panas pilkada sudah mulai menampikkan diri di permukaan. Tujuannya adalah ingin mengetahui sejauh mana publik atau demos mengenal mereka. Tidak hanya itu, tabuh gong pilkada juga menjadi ajang sensasional diri pemain untuk membidik bingkai demokrasi pada tataran lokal.

Tulisan ini saya mengambil tema tentang merawat pemilu dan siap membingkai demokrasi. Maksudnya, sejauh mana sikap figur publik bisa merawat pemilu dan siap membingkai demokrasi ketika berhadapan dengan semua optimisme diri dan ambisi politik. Bukan tidak mungkin masing-masing pemain dalam laga pilkada ini memiliki ambisi yang kuat, lalu mengesampingkan sikap profesionalisme diri yang hakiki. Lantas, bagaimana cara kita merawat pemilu dan siap membingkai demokrasi?

Merawat pemilu membingkai demokrasi suatu negara merupakan suatu cara pandang serta praktek diri yang cukup sulit dan tidaklah mudah. Pada masa ini, sikap untuk merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilainya seringkali menjadi sesuatu yang cukup sulit bagi para pelaku serta subjeknya. Tentu kenyataan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi virus yang mewabahi lapisan masyarakat sampai akar rumput. Karena bukan tidak mungkin, ketika demokrasi tidak dipahami oleh lapisan demos paling bawah, maka selesailah sudah demokrasi pada negara konstitusional ini.

Kardiansyah Afkar salah satu pegiat Hukum Tata Negara dalam tulisannya di kolom.tempo.co mengutarakan, bahwa merawat pemilu membingkai demokrasi pada dasarnya adalah menata demokrasi itu sesuai jalurnya. Artinya, prosedur pelaksanaan proses demokrasi harus berdasarkan aturan hukum dan kontitusi serta nilai-nilai demokrasi.

Dalam konstelasi pilkada tahun 2020, mari kita melihat dua hal yang harus dimulai untuk menjaga keperawanan demokrasi. Pertama, filterisasi partai pendukung pasangan calon. Artinya, partai sebagai pintu gerbang penjaga demokrasi dari calon-calon kepala daerah yang memiliki karakter otoritarianisme dan ekstrimisme yang bisa mengecam keberlangsungan demokrasi. Pada tahap ini, Kardiansyah ingin menekankan kepada partai politik agar selalu menghadirkan figur-figur politikus dan calon kepala daerah yang benar-benar memahami politik serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Dalam tahap ini, pegiat hukum tata negara itu menekankan agar tahap filternisasi calon pemimpin benar-benar dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang matang dan substansial. Hal yang menonjol perlu ditampilkan adalah menjaga jarak dengan figur politikus yang menjunjung tinggi politik primodial, ekstrimisme, totaliter, dinasti dan lainya. Kedua, merawat demokrasi juga harus berani menolak partai politik pengusung calon serta calon yang anti demokrasi. Bila ada partai politik yang demikian, maka sebaiknya diminimalisasikan atau sebaiknya didiskualifikasikan.

Kardiansyah Afkar dalam tulisannya di kolom.tempo.co itu mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die mengatakan, bahwa agar tatanan demokrasi dalam suatu negara tetap terjaga dan terawat, sebaiknya memperhatikan empat tanda peringatan perilaku politikus yang dapat menggugah demokrasi. Tanda-tanda itu antara lain; menolak aturan main demokrasi dengan kata-kata atau perbuatan, menyangkal kemenangan legitimasi lawan, memberi toleransi dan menyerukan kekerasan, serta menunjukan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan politiknya.
Jika empat hal tersebut ada dalam diri para balon kadidat kepala daerah, maka sebaiknya sebagai masyarakat saya menganjurkan agar jangan memilih orang seperti itu untuk menjadi pemimpin politik. Aktor-aktor demikian bisa saja dengan mudah melunturkan nilai demokrasi.

Menjadi figur yang siap merawat pemilu membingkai demokrasi pada dasarnya harus memiliki kesadaran almiah, bahwa manusia adalah homo socius. Aristoteles dalam pandanganya tentang filsafat politik terdahulu didasari dengan konsep manusia sabagai kodrat alamiah yang selalu hidup secara berkomunitas. Bahwasanya, Aristoteles mengungkapkan konsep tersebut karena ia ingin menciptakan sebuah tatanan politik, yakni sebagai manusia politis harus menyadari bahwa itu adalah sebuah kodrat alamiah.

Merawat demokrasi dengan berlandaskan konsep kesadaran alamiah Aristotrles sebetulnya ingin menekankan bahwa demokrasi dan nilai-nilainya harus in se tertanam dalam diri setiap subjek serta aktornya. Hal itu pun bisa digambarkan sesuai analisis kodrati kita manusia, bahwa segala sesuatu itu berlandas. Entah landasan itu bersifat alamiah atau konstitusional.

Sampai pada pandangan teoritis ini, saya menilai bahwa konsep Aristoteles sebetulnya fundamen substansial bagi aktor politik ketika siap berlaga dalam kancahnya. Artinya, segala sikap yang seringkali menjerumus pada sikap apatis dan apolitis sebaiknya dihindari. Konsep politik yang bersifat memburu SARA dan Ras semestinya dikuburkan. Praktek dinasti politik sebetulnya dieliminasikan dari wajah demokrasi masa kini.

Membidik Wajah Demokrasi Lokal
Wajah demokrasi lokal sangat berbeda jauh dengan pusat. Hal demikian ditandai dengan berbagai praktek politik para politikus di tingkat lokal. Salah satu contoh wajah buram demokrasi tingkat lokal adalah politik apartheid seperti yang dieliminasikan oleh Nelson R. Mandela di Afrika Selatan. Namun, pada tataran lokal, politik apartheid ini saya arahkan ke dalam satu sikap politik yang dilakukan para aktor lokal demokrasi. Pada tataran lokal politik apartheid bukan saja pada diskriminasi warna kulit atau rasis, tetapi lebih pada sikap siapa yang punya jasa modal atau seringkali disebut sebagai kaum kapital seperti yang diutarakan oleh Karl Max. Marx pada suatu toerinya tentang kelas sosil mengungkapkan sejauh mana penguasaan yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap masyarakat tingkat sosialnya rendah.

Dari sistem kekuasaan ini, bukan sesuatu yang tidak mungkin akan menjalar ke tubuh demokrasi tingkat lokal. Yang mana, subek demokrasi sendirilah menjadi aktor yang mengungkungkan nilai-nilai demokratis. Karena itu, sesuatu yang sangat diharapkan adalah mari menjaga keutuhan nilai demokrasi dalam kancah politik lokal. Jangan menjunjung tinggi nilai-nilai politik primodial, SARA, ekstrimisme politik, dan anarkis.

*Penulis: Pimpinan Redaksi Floreseditorial.com

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 1068 kali

Baca Lainnya