Nasional

Kamis, 21 November 2019 - 11:06 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Ilustrasi monas. Ilustrasi shutterstock.com

Ilustrasi monas. Ilustrasi shutterstock.com

Kegaduhan di DKI Jakarta: Hikmah Bagi Rakyat Indonesia

Oleh Rudi Hatyatno*

Beberapa bulan terakhir, perhatian rakyat Indonesia tertuju ke Ibu Kota Negara, Provinsi DKI Jakarta. Itu berawal dari isu kegendutan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 DKI Jakarta. Sebagaimana terwarta dalam beberapa media (online dan cetak), rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Paltfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 DKI Jakarta pada awalnya sebesar Rp. 95 triliun, kemudian terpotong menjadi Rp. 89 triliun.

Dari rancangan anggaran hasil revisi itu, terevelasi isu paling seksi, yakni perihal anggaran pengadaan Lem Aibon, Bulpen, dan beberapa yang lain yang masing-masing mencapai ratusan juta hingga milirian rupiah. Isu APBD DKI menjadi semacam bola api liar karena akumulasi anggarannya yang irasional. Berhadapan dengan isu itu, rakyat atas nama demokrasi mulai berargumentasi, mencurigai, dan mengkritsi serentak menghakimi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Belum selesai dengan semarak isu pembengkakkan anggaran APBD yang irasional itu, baru-baru ini muncul aksi baru Pemprov DKI Jakarta, yakni penggusuran puluhan bangunan liar di kawasan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (13/11/2019). Aksi penggusuran Pemprov DKI Jakarta ini mengundang berbagai respon, ada yang kecewa hingga ada yang lempar berbagai komentar sinisme.

Ferdinand Hutahaean, politisi Demokrat misalnya, melalui akun Twitter @ferdinand_haean, dia mengatakan “indah sekali kalimat-kalimat yang ditata rapi oleh @aniesbaswedan ini, sungguh mampu mengecoh hati rakyat yang tak ingin lagi melihat penggusuran seperti yang era Ahok @basuki_btp
Ternyata lbh manusiawi era Ahok, lahan digusur, warganya dimanusiakan diberi rusun”.

Selain itu, rakyat korban penggusuran juga, sebagaimana terwarta dalam Kompas Siang, melalui saluran youtube KOMPASTV, mengaku kecewa atas penggusuran ini, juga serentak bingung karena tak punya tempat tinggal baru. Respon sinisme dan kekecewaan itu sangat logis, sebab pada saat kampanye, Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno waktu itu menegaskan untuk menghentikan aksi penggusuran, sebagaimana yang dilakukan Ahok-Djarot pasangan calon lawannya semasa menjabat.

Sebagaimana dipublikasikan dalam siaran Kompas Siang melalui Youtube KOMPASTV, saat berkampanye sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah berujar, ”ketika kita berbicara tentang masyarakat, apalagi soal penggusuran. Lihat, ini bukan soal pemukiman semata, tetapi ini adalah soal manusia. Di situ ada aspek sosial, aspek kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Karenannya, yang kita lakukan adalah yang modern. Yang kuno itu sekadar dipindahkan. Itu cara kuno. Cara modern namanya, Urben Renewal (peremajaan kota). Artinya ditata. Diperbaiki.”

Namun Anies tidak konsisten dengan ucapannya saat kampanye itu. Alih-alih tidak menggusur, toh dia menggusur juga. Jelas sekali di sini, Anies mengucapkan konsep Urban Renewal sebagai “mantra” untuk menarik simpati rakyat pemilih. Ucapan itu tidak mengalir dari hati dan hasrat untuk membangun dan menyejahterakan rakyat, tetapi lebih didorong oleh hasrat untuk berkuasa. Inilah yang disebut penipuan rakyat. Menipu demi kekuasaan.

Tahulah bahwa, permaianan kata ala Anies ini tidak mampu mengatasi persoalan penyebaran kampung kumuh di jantung Indonesia itu. Konsep “peremajaan kampung” dengan tidak menggusur semacam kata gombalan Anies kepada rakyat pemilih. Sebab, setelah terpilih, konsep itu hanya sekadar konsep semata, tak mampu dikonkritkan di lapangan. Rakyat seperti berhasil diberdayai dengan permainan kata dan konsep tanpa dasar Anies Baswedan.

Kegaduhan di DKI Jakarta beberapa bulan terakhir ini, bagi penulis serentak menjadi hikmah bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwasannya, dari pergerakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, rakyat dengan mudah membaca, bahwa ada kontradiksi antara janji Anies Baswedan saat kampanye dengan praktek dan kebijakannya. Janjinya manis, tetapi praktiknya pahit, menyakitkan, dan mengecewakan, terkhusus bagi rakyat di kawasan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Jadi, fakta di DKI Jakarta ini seyogianya menjadi pembelajaran bagi seluruh rakyat di Negera demokratis ini. Terkhusus menjelang Pilkada serentak di beberapa daerah pada tahun 2020, para kandidat dan rakyat mesti sama-sama memetik nilai positif dari kegaduhan di Ibu Kota Negara itu.

Bahwasannya, para kandidat mesti siapkan visi-misi dan program yang jelas dan realistis jika ingin memimpin rakyat banyak. Bukan program yang indah secara retoris tetapi lemah secara konkrit. Ini bermaksud, agar tidak seperti Anies yang termakan dan dihantam oleh kata-kata dan konsepnya sendiri.

Demikan juga, rakyat mesti siapkan pikiran kritis untuk menyaring berbagai propaganda dan program yang ditawarkan oleh para Kandidat. Jika kurang realistis dan tidak mungkin dapat diwujudkan atau belum menjelaskan cara praktis dalam megeksekusi programnya, mesti kandidat yang demikian ditepi dari daftar pilihan anda.

*Penulis tinggal di Seminari Petrus van Diepen, Aimas-Sorong-Papua Barat.

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 70 kali

Baca Lainnya