Nasional

Selasa, 5 November 2019 - 07:03 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Segudang Persoalan Yang Harus Mampu Dituntaskan Mahfud MD, Menko Polhukam Sipil Pertama

*Oleh: Adhitya Himawan

Presiden Joko Widodo memang politikus piawai. Selain mengangkat Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri pertama dalam sejarah Republik Indonesia, Jokowi juga mengangkat Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Mahfud adalah tokoh sipil pertama yang dipercaya menjabat sebagai Menko Polhukam.

Menko Polhukam adalah jabatan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Soeharto. Menko Polhukam pertama adalah Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggabean yang mulai menjabat sejak 31 Maret 1998. Sejak saat itu, jabatan Menko Polhukam selalu dari militer, walaupun tidak selalu TNI AD. Pernah juga TNI AL dan TNI AU menjabatnya.

Mahfud MD adalah sosok politikus yang lengkap. Di negeri ini, mungkin dia sangat sedikit orang yang pernah menjabat di tiga cabang kekuasaan demokrasi sekaligus. Mahfud MD pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB alias legislatif, pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM alias eksekutif. Selain itu, Mahfud juga pernah menjadi Ketua Mahkmah Konstitusi, yang merupakan lembaga yudikatif.

Rekam jejak Mahfud MD dalam hal integritas cukup baik. Bahkan pada tahun 2018, ICW pernah merekomendasikan Mahfud MD menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Walau tidak jadi karena Jokowi akhirnya memilih KH Ma’ruf Amin, tetapi ketokohan Mahfud dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi diakui banyak orang.

Dalam sidang MK pada 3 November 2009, Mahfud MD membuka rekaman yang isinya kriminalisasi atas KPK. Rekaman itu membuktikan adanya rencana jahat dari berbagai pihak untuk mengkriminalisasikan pimpinan KPK dan untuk kemudian menghabisinya di penjara.

Indonesia membutuhkan sosok yang tegas dalam melawan tindak kejahatan korupsi. Sebab selama ini, problem besar bangsa ini adalah terseok-seoknya untuk bisa lepas dari jeratan korupsi. Nampaknya pejabat kita begitu mudah tergoda oleh silau kekayaan melalui korupsi. Penunjukan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam oleh Jokowi, yang membawahi Kejaksaan Agung dan Polri, jelas patut diacungi jempol.

Namun tantangan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sungguh berat. Pada periode 2014-2019, Presiden Jokowi melakukan pergantian Menkopolhukam hingga tiga kali. Wiranto adalah orang ketiga yang ditunjuk Jokowi menjadi menkopolhukam pada periode 2014-2019. Mulanya jabatan itu diemban Tedjo Edhy Purdijatno, namun tak sampai satu tahun Tedjo digantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Baru kemudian pada 2016 lalu, Wiranto menggantikan Luhut yang digeser ke posisi Menko Kemaritiman.

Di sektor Politik Hukum dan Keamanan sendiri, Jokowi menempatkan sejumlah nama populer seperti selain Mahfud MD. Jokowi menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Bukan hal yang mudah bagi Mahfud untuk mengkoordinasikan tiga menteri yang berada dalam rantai koordinasinya tersebut.

Tantangan kedua adalah soal polemik RUU KPK dan RUU KUHP. Saat ini RUU KPK tengah diuji materi di MK. Integritas Mahfud diakui banyak orang. Namun menjadi tugas berat Mahfud dalam mencari jalan keluar yang tepat terhadap RUU KPK. Banyak desakan dari kalangan aktivis dan LSM tentang penerbitan Perppu KPK. Mahfud harus bisa membangun komunikasi publik yang kuat mengenai apa yang akan menjadi pilihan pemerintah, entah itu menerbitkan Perppu, menunggu hasil sidang MK, atau membuat UU KPK baru dari awal. Mahfud harus bisa meyakinkan publik, bahwa apapun pilihan yang diambil KPK, dampaknya justru semakin memperkuat KPK dalam menjalankan fungsinya, baik penindakan maupun pencegahan korupsi.

RUU KUHP juga menjadi polemik. Bagaimanapun UU KUHP sekarang adalah warisan pemerintah penjajah Kolonial Belanda. Tentu wajar apabila DPR dan pemerintah ingin menggantinya dengan UU bikinan sendiri pada zaman sekarang. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan kepastian hukum dan keadilan melalui sistem hukum pidana yang lebih bisa menjawab tantangan kebutuhan zaman, tanpa harus membahayakan demokrasi, tidak melenceng dari filosofi Pancasila dan HAM. Pembahasan dan pengesahan RUU KUHP ini harus dipantau ketat oleh Mahfud agar berjalan dengan sangat seksama dan hati-hati. UU KUHP YANG BARU KELAK HARUS MEMILIKI KUALITAS JAUH LEBIH BAIK DIBANDING UU KUHP WARISAN BELANDA YANG MASIH BERLAKU SAMPAI SEKARANG.

Tantangan ketiga yang harus dihadapi Mahfud MD adalah memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional. Harus diakui, pemerintahan Jokowi pada periode perdana kerap dikritik tak mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Padahal Tedjo, Luhut, dan Wiranto, ketiganya adalah sosok tokoh militer yang kuat. Tetap saja ini tidak menjamin bahwa menjaga stabilitas politik dan keamanan menjadi hal yang mudah.

Sebagai tokoh sipil pertama sebagai Menko Polhukam, Mahfud harus mampu untuk membuktikan bahwa tidak selalu kepemimpinan tokoh sipil pasti lebih lemah dari militer. Mahfud harus bisa membuktikan menteri dari kalangan sipil dapat diterima militer. Pasalnya, Mahfud bakal mengoordinasi Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan, dan Polri.

Masalah Papua juga harus menjadi perhatian sangat serius dari Mahfud. Karena menjelang akhir kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama, Bumi Papua justru diguncang konflik yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan bagi kita semua.

Mahfud harus merombak pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua. Jangan selalu mengandalkan gaya militerisme dalam penanganan Papua. Militerisme hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militant.

Pemerintah, melalui Mahfud harus berusaha menyelesaikan masalah Papua dengan cara mengambil hati masyarakat Papua dan merumuskan jalan keluar yang bersifat win-win solution. Pemerintah pusat wajib menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Papua yang selama puluhan tahun sebelumnya, telah termarjinalisasi oleh politik keberpihakan terhadap kepentingan modal asing.

Pemerintah wajib meninggalkan paradigma politik yang menempatkan masyarakat papua sebagai objek eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan infrastruktur di Papua yang sudah dilakukan Pemerintahan Jokowi selama periode pertama, tentu saja sangatlah penting. Tetapi itu semua harus dibarengi dengan dialog setara-partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua. Serta, mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial dasar masyarakat bagi Papua. Ini adalah domain Mahfud MD selaku Menko Polhukam.

Apabila Mahfud MD mampu menjawab tugasnya yang begitu berat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM dengan sangat memuaskan, bukan tidak mungkin rakyat Indonesia akan menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada dirinya. Untuk mengemban amanah yang jauh lebih besar lagi bagi Republik Indonesia di MASA DEPAN, tidak hanya sekedar menjadi Menteri.

*Pegiat Media sosial

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 151 kali

Baca Lainnya