Nasional

Senin, 4 November 2019 - 04:23 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Tito Harus Mampu Membasmi Korupsi Anggaran Daerah

*Oleh: Adhitya Himawan

Pengangkatan Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri cukup mengejutkan. Masa pensiun Tito dari dinas Polri masih lama, tahun 2022. Semula saya memperkirakan Presiden Joko Widodo akan tetap menugaskan Tito menjadi Kapolri sampai masa baktinya habis tahun 2022.

Tito tercatat menjadi Mendagri pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang berasal dari unsur kepolisian. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, pos mendagri diisi oleh tokoh-tokoh politik seperti Soekiman Wirjosandjo, Mohamad Roem, serta Sutan Syahrir yang saat itu rangkap jabatan menjadi perdana menteri. Memasuki Orde Baru, posisi Menteri Dalam Negeri seolah-olah menjadi ‘jatah’ bagi tentara Angkatan Darat.

Pada era Presiden Soeharto, semua Menteri Dalam Negeri yang ditunjuknya merupakan pejabat Angkatan Darat. Salah satu nama Mendagri padapada Soeharto yakni Sudharmono pada Kabinet Pembangunan II (1978-1983) yang kelak menjadi Wakil Presiden pada 1988-1993.

Memasuki era reformasi, Mendagri tak lagi melulu diisi oleh pejabat Angkatan Darat. Pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk mantan KSAL Laksamana Widodo AS menjadi Menteri Dalam Negeri. Pada 2009, SBY menghentikan dominasi militer di pos Mendagri. Ia kembali menunjuk sosok sipil sebagai Mendagri yaitu Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi.

Keputusan serupa juga diambil Presiden Jokowi yang menunjuk politikus PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menjadi Mendagri pada 2014. Pada 2019, Jokowi pun membuat catatan sejarah dengan menunjuk polisi sebagai Mendagri.

Tito dikenal memiliki karir di Polri yang cemerlang. Sejak muda, Tito juga memiliki rekam jejak tingkat kecerdasan yang tinggi. Sejak duduk di bangku sekolah, Tito Karnavian sudah menunjukan keunggulan akademisnya. Saat di SMP dan SMA ia telah menjadi bintang kelas. Ranking satu dan dua jadi langganan bagi Perwira Tinggi Polri asal Sumatera Selatan ini.

Berkat kepandaianya itu, mengantarkan Tito menembus empat perguruan tinggi ternama yakni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwjaya, Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, dan Sekolan Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta. Namun, ia lebih memilih Akabri bagian Akademi Kepolisian tahun 1987.

Sama seperti saat duduk di bangku sekolah, Tito meraih Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akpol 1987. Untuk mengisi wawasan akademisnya, kemudian dia melanjutkan pendidikan di Universitas Exter di Inggris di tahun 1993 dengan gelar MA bidang Kepolisian. Lalu tahun 1996 ia memperoleh gelar Strata 1 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dengan predikat Bintang Wiyata Cendikia alias lulusan terbaik PTIK. Begitupun saat dirinya menempuh pendidikan di Lemhanas pada tahun 2011 juga mendapat predikat lulusan terbaik.

Karir moncer Tito tak cuma dalam hal akademik. Karir Tito di Kepolisian juga moncer, terutama sekali dalam bidang pemberantasan terorisme. Pada tahun 2000 hingga 2002 saat ia menjabat Kasat Serse Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus bom di Kedubes Filiphina (2000), bom Bursa Efek Jakarta (2001), bom malam natal (2001), dan bom di Plaza Atrium Senen.

Hingga puncaknya saat Tito masih berpangkat Kompol memimpin tim kecil bernama Cobra yang berhasil menangkap otak pelaku pembunuhan hakim Syafiuddin Kartasasmita, yakni Tommy Soeharto. Ketika itu, Kapolri Jenderal Surojo Bimantoro menaikan pangkat Tito satu tingkat menjadi AKBP. Dengan pangkat AKBP ia kemudian menjabat Kasat Serse Keamanan Negara (Kamneg) di Polda Metro Jaya.

Pengungkapan besar seperti bom digedung DPR MPR (2003), bom di Bandara Soekarno Hatta (2003), bom JW Marriot (2003), kasus pembunuhan Direktur PT Asaba oleh kelompok Gunawan Santosa, bom di Cimanggis Depok (2004), bom di Kedubes Australia (2004) bom Bali II (2005) dan bom di pasar Tentena, Poso (2005) berhasil dia ungkap.

Puncaknya, saat bersama kompatriotnya Idham Aziz yang sekarang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri, mereka berdua berhasil melumpuhkan gembong teroris Azhari Husin alias Dr Azhari di Batu, Malang, Jawa Timur pada 9 November 2005. Saat itu Tito kembali mendapatkan lagi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) menjadi Komisaris Besar (Kombes) dari Kapolri Jenderal Sutanto.

Kekurangannya, Tito saat menjabat sebagai Kapolri sampai akhirnya diangkat menjadi Mendagri, belum mampu mengungkapkan secara tuntas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kini Tito telah menjadi Mendagri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024. Setidaknya ada tiga tantangan berat yang harus dijawab oleh Tito. Pertama, Tito harus mampu meredam gejolak di berbagai daerah, terutama Papua. Dengan demikian, stabilitas sosial ekonomi di daerah bisa lebih terjaga dan kondusif. INI SYARAT PENTING AGAR PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PENGEMBANGAN DAERAH BISA DIPERCEPAT. Dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, tentunya Tito sebagai Mantan Kapolri bisa lebih menggerakkan para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah.

Kedua adalah menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah. Sudah bukan rahasia lagi, ratusan kepala daerah telah banyak yang ditangkap atau terkena OTT KPK. Sebagai mantan Kapolri yang sangat paham dengan seluk-beluk tindak pidana korupsi, Tito seharusnya bisa menjadi tutor agar para kepala daerah tidak larut dalam “kegilaan” berkorupsi ria.

Oleh sebab itulah kebijakan Mendagri Tito untuk melakukan penyisiran anggaran pemerintah daerah sungguh tepat. Kalau perlu Tito dan jajaran Kemendagri bisa bersinergi dengan KPK untuk menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah atau bersinergi melakukan pencegahan korupsi di daerah. Ini sangat penting bagi Kemendagri dan KPK untuk bekerja sama MENCIPTAKAN SISTEM YANG BISA MENUTUP RAPAT PELUANG TERJADINYA KORUPSI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, BAIK PROVINSI MAUPUN KABUPATEN KOTA.

Ketiga, Tito bersama komponen masyarakat lainnya, terutama KPK membuat strategi agar proses pemilihan kepala daerah tidak lagi berbiaya tinggi, melainkan efisien, efektif, dan murah. Tujuannya agar membuat para kepala daerah tidak terjebak pada aksi korupsi untuk kembali modal.

Tito juga bisa menggandeng para akademisi ilmu politik serta para ahli hukum tata negara untuk memperbaiki persoalan ini. Strategi menciptakan pilkada yang efektif, efisiensi, dan murah bisa saja dengan menggagas perubahan undang undang Pilkada, sehingga korupsi dan isu OTT tidak terus-menerus melumuri kepala daerah.

Perlu diingat, ini bukan berarti harus meniadakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. KARENA SUMBER UTAMA MAHALNYA PILKADA SELAMA INI ADALAH BUDAYA POLITIK UANG YANG DISEBAR OLEH PARA KANDIDAT KEPADA MASYARAKAT DEMI AMBISI MENANG.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DPRD JUGA SANGAT RAWAN POLITIK UANG DAN SUAP OLEH PARA KANDIDAT KEPALA DAERAH TERHADAP PARA ANGGOTA DPRD.

Apabila Tito mampu menjawab tugasnya yang begitu berat sebagai Menteri Dalam Negeri dengan sangat memuaskan, bukan tidak mungkin rakyat Indonesia akan menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada dirinya. Untuk mengemban amanah yang jauh lebih besar lagi bagi Republik Indonesia di MASA DEPAN, tidak hanya sekedar menjadi Menteri.

*Pegiat Media Sosial

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 129 kali

Baca Lainnya