Ekbis

Sabtu, 26 Oktober 2019 - 01:52 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Ilustrasi Pulau Komodo. (shutterstock)

Ilustrasi Pulau Komodo. (shutterstock)

Kekayaan Pulau Komodo Adalah ‘Kemiskinan’ Bagi Masyarakat Manggarai Barat

Oleh: Soeratman

PELANGGARAN HAM DIBALIK PENETAPAN TKN

Taman Nasional Komodo terletak di antara provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Taman nasional ini terdiri atas tiga pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasiona Komodo 603 km² dan wilayah total adalah 1817 km².

Pulau Komodo dahulunya merupakan sebuah pulau yang dihuni oleh masyarakat dari suku Bugis, Bima, Dan Bajo. Wraga Pulau Komodo rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan sebagiannya berprofesi sebagai petani di ladang dan sawah.
Pulau Komodo, demikian sebutan bagi sebuah pulau nan indah yang terdapat di kabupten manggarai barat itu, dinamai Pulau Komodo oleh otoritas setempat, dikarenakan yang hidup dalam pulau tersebut bukan hanya di huni oleh beberapa suku yang disebut diatas, tapi juga dihuni oleh salah satu spesies hewan yang langka dan umurnya sudah hampir kurang lebih jutaan tahun yakni Komodo. Dan inilah sebab penamaan pulau itu dinamakan Pulau Komodo.

Keberdaan hewan langka tersebut dan juga tedapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari asia dan australia, yang terdiri dari 32 spesies mamlia, 128 spesien hewan darat dan burung, dan setidaknya 25 persen hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi, dan untuk melindungi Komodo dan Ekosistem lain yang ada di Pulau Komodo, Pada masa Pemerintahan Soeharto yakni pada tahun 1980 Pulau Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo (TNK).

Akibatnya, warga setempat yang sudah menetap di Pulau Komodo bertahun-bertahun lamanya diperintahkan untuk meningggalkan Pulau Komodo, walaupun ada beberapa warga yang bersih keras menentang dan menolak untuk pergi dari tempat tingggalnya yang sudah lama tempati. Dan tidak sedikit warga lokal pada saat itu mendapatkan perlakuan kasar dan tidak mengenakan dari TNI dan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengusir masyarakat lokal yang tinggal di Pulau Komodo, dan berujung pada penembakan terhadap beberapa warga setempat.

Pengusiran warga Pulau Komodo secara paksa didasarkan pada dalil dikhawatirkan keberadaan warga Pulau Komodo dapat merusak ekosisitem yang ada di Pulau Komdo dan mengancam kehidupan hewan langkah itu Komodo. Yang demikian sesuai dengan apa apa yang diungkapkan oleh lembaga penelitian Sun Spirit saat mengsisi seminar di kota yogyakarat, dengan tema “Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penetapan Pulau Komodo Sebagai Kawasan Taman Nasioanl.

Kondisi seperti ini akan terulang kembali pada warga yang tinggal disekitaran Pulau Komodo saat ini karena wacana relokasi bagi warga Pulau Komodo yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi NTT sudah mencuat.

Penulis berpendapat pemerintah pada saat itu tidak tahu soal sejarah asal muasal kehidupan warga Pulau Komodo, sehingga dengan serampangan dan kepongahan melakukan pengusiran begitu saja tanpa mempertimbangkan nasib kehidupan warga Pulau Komodo.

Karena kalua merefleksi kembali sejarah potert kehidupan warga lokal yang tinggal di Pulau Komodo, warga setempat yang hidup berdampingan dengan Komodo sama sekali tidak mengancam kehidupan komodo melainkan warga dan Komodo yang hidup berdampingan di satu Pulau itu terjalin dengan baik bahkan warga setemapat sangat menjaga dan melindungi ekosistem yang ada didalamnya, karena bagi mereka hutan dan hewan yang hidup bersaama mereka didalamnya merupakan satu kesatuan hidup yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tradisi dengan memberikan makan kepada Komdo dari hasil buruan mereka merupakan cerminan bahwa kehidupan warga pada saat itu dengn komodo terjalin dengan harmonis.

MASYARAKAT MABAR MENJERIT DITENGAH KEKAYAAN PULAU KOMODO

Pulau Komodo semenjak ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional oleh pemerintahn Soeharto yang kemudian dijadikan sebagai tempat destinasi wisata, kini dimasa pemerintahan jokowi, geliat menjadikan Pulau Komodo seperti Pulau Bali sangat gencar dilakukan. Karena melihat potensi Pulau Komodo sangat besar baik di sektor laut mapun darat. Dengan menjadikan Pulau Komodo sebagai salah satu destinasi wisata diharapkan dapat memberikan pemasukan pada APBN (Anggaran pembangunan dan Belanja Negara).

Dan harapan itu berbuah manis, sebagai salah satu kawasan wisata yang terkenal di mancanegara, jumlah pengunjung Taman Nasional (TN) Komodo terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 80.626 pengunjung, kemudian meningkat menjadi 95.410 pengunjung di tahun 2015, dan di tahun 2016 sebanyak 107.711 pengunjung. Sementara itu dua tahun terakhir yaitu tahun 2017, tercatat sebanyak 125.069 pengunjung, dan 159.217 pengunjung di tahun 2018.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Kamis (24/01/2019) menyebut tiket masuk wisatawan mancanegara sebesar Rp. 150.000,- dan wisatawan nusantara sebesar Rp. 5.000,-. “Berdasarkan PP. 12 tahun 2014 tentang Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka penerimaan pungutan yang disetor oleh Balai TN. Komodo kepada kas negara juga meningkat, yaitu sebanyak Rp. 5,4 M di tahun 2014, Rp. 19,20 M di tahun 2015, Rp. 22,80 M di tahun 2016, dan Rp. 29,10 M di tahun 2017, hingga akhirnya tercapai sebesar Rp. 33,16 M di tahun 2018” jelas Wiratno, Direktur Jenderal KSDAE. ( Sumber:Vox NTT, 26,01,2019)

Sementara itu, dampak positif lainnya, yaitu kawasan Taman Nasioanl Komodo menjadi lahan baru bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah manggarai barat, Kabupaten dimana Pulau Komodo berada. Sehingga tidak heran saat ini pembangunan di daerah Mangarai Barat begitu masif, dan para investor yang tidik mau ketinggalan untuk mengambil keuntungan dari Pulau Komodo tersebut berbondong-bondong melakukan investasi. Dengan demikian masuknya investor ke Manggarai Barat sudah barang tentu secara perlahan memajukan Manggarai Barat, karena pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan para investor sepeti jalan dan pembangunan lainnya sedikit banyak akan meningkatkan ekonomi masyarakat Manggarai Barat dan banyak tenaga kerja lokal di serap.

Dengan hasil pendapatan yang diperoleh dari TKN, alih-alih memberikan manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat. Potret pembangunan yang masif di Manggarai Barat, banyaknya investor datang menanmakan modal di Manggarai Barat, dan setiap tahun wisatawan baik lokal maupun mancanegara terus mengalami peningkatan. Rupa-rupanya tidak membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat yang tinggal di Manggarai Barat, terlebih bagi warga yang hidup di Pulau Komodo, baik dari segi ekonomi mapun sosial. Hasil dari pengelolaan TKN sebagian besar masuk di kas negara, sedangkan daerah Manggarai Barat hanya mendapat sedikit.

POLITICAL WILL PEMERINTAH MABAR

Pemerintah daerah Manggarai Barat dengan kewenangan yang dimiliki harus mampu melihat peluang lain dari Kawasan Taman Nasioanl Komodo, meskipun TKN dalam pengelolaannya langsung dari pemerintah pusat, namun tidak menutup kemungkinan pemanfaatan potensi alam yan ada di wilayah Manggari Barat atau di sekitar Pulau Komodo dapat dilakukan melalui pencermatan yang baik oleh Pemda Manggarai Barat untuk menggali potensi yang ada dan dijadikan destinasi baru di Manggarai Barat.

Kemudian kebijakan pemda Manggarai Barat berupa regulasi yang mengatur tentang investor yang datang masuk untuk ke Manggarai Barat untuk berinvestasi perlu digodok untuk memperbaiki kondisi masyarakat karena ulah investor tidak bisa menikmati pantai-pantai yang ada di manggarai barat karena telah di kuasai oleh investor, kemudian ekosistem yang berada di sekitar tempat pembangunan hotel, retoran dan pembangunan komersil lainnya terancam.

Kemudian kehadiran investor juga tidak memberikan dapampak dalam perbaikan ekonomi masyarakat manggarai, hal ini disebabkan masih redahnya angka tenaga kerja yang diserap dari masyarakat setempat untuk bekerja bersama para investor. Karenanya, angka kemiskinan di manggarai barat tidak mengalami penurunan yang berarti.

Maka dari itu, peran pemerintah Manggarai Barat sangatlah penting untuk mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur investor yang melakukan investasi di mangarai barat. Regulasi itu kurang lebih mengatur seputar tentang kegiatan investor, mulai izin usaha, sampai berjalnnya usaha. Dan yang paling penting dalam regulasi itu harus memuat ketentuan, bagi investor asing harus mampu berbahsa indonesia, segala jenis usaha yang dijlankan harus menarik pekerja lokal-sebanyak-banyaknyan dan dijadikan sebagai pekerja tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dtentukan oleh pemilik modal dengan melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Ketenagkerjaan (DISNAKER) Manggarai Barat.

Selain itu, banyaknya hotel, tempat penginapan, restoran dan caffe, yang ada di Manggarai Barat, harus bisa di manfaatkan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian serta dinas terkait Manggarai Barat sebagi jembatan ekonomi bagi pelaku usaha kecil masyararakat lokal, baik yang bererak dibidang pertanian, sayur-sayuran, ikan laut dan yang berkenaan dengan kebutuhan hotel, restoran dan caffe, oleh dinas terkait membuat semacam perjanjian, bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hotel, retoran dan caffe dan tempat komersil lain harus di beli dari para petani dan nelayan lokal.

Kemudian investor yang menanam modal harus bisa memberikan asas manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya, aspek linkungan, kemanusiaan, dan aspek ekosisitem.

Apabila regulasi tersebut berhasil di buat, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemda Manggarai Mabar adalah memperbaiki sektor sumberdaya manusia (SDM). Tidak bisa dipungkiri, bahwa masyarakat manggarai sebaai tuan rumah tidak mampu berasaing di ditengah arus ekonomi yang begitu besar di Manggari Barat, sehingga hanya sebagai penonton saja.

Untuk mengatasi persoalan itu lagkah strategis yang bisa dilakukan Pemda ialah, melakukan peningkatan kapasistas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal, yaitu sistem pendidikan yang ada di Manggarai Barat harus berbasis pariwisata, dengan menciptakan sebuah kurikulum baru yang nantinya di terapkan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SMA sampai perguruan tinggi.

Selanjutnya, hal yang sama diterapkan pada pendidikan informal, yaitu melakukan pemberdayaan pada organisasi di tingkat kecematan dan desa mislnya, organisasi karangtaruna dan kelompok ibu-ibu PKK, materi pembedayaan yang diterapkan juga tidak lepas dari pariwisata, misalnya pelatihan membuat sovenir untuk kebutuhan para wisatawan yang datang ke manggarai barat, dan pelatihan-pelatihan lain.

Langkah-lagkah sperti ini harus dilakukan oleh Pemda Maggarai Barat demi mewujudkan masyarakat manggarai yang berdikari secara ekonomi sehingga menciptkan kesejahteraan bagi masyarakat Manggarai Barat.

Pekerjaan Rumah besar itu Bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemda Manggarai Barat, Pemerintah Desa yang berada di wilayah Pulau Komodo dan berdekatan dengan teritorial Pulau Komodo juga harus ikut andil dalam menciptakan kesejateraan bagi warga desanya. Dengan melakukan trobosan-trobosan dengan melihat peta potensi desa yang ada disekitar TKN. Kemudian membuat BUMdes, yang bergerak di bidang tour and travel atau unit usaha lainnya yang bisa dikelolal oleh BUMdes. untuk dijadikan Pedapatan Asli Desa (PADes).

Semua itu dapat direalisasikan bila ada kesadaran dari Pemda dan Pemerintah Desa yang tidak menutup mata dengan kondisi daerahnya masing-masing, dan dengan Political will yang mesti dimiliki oleh Pemda dan Pemerintah Desa untuk mengatasi persolan-persoalan yang ada. Karena selama ini Pemda dan Desa cenderung pasif dan kehilangan ide dan gagasan untuk mengelolal sumbedaya alam yang begitu banyak di daerah mangari barat.

*Penulis adalah seorang Advokat

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis

Artikel ini telah dibaca 686 kali

Baca Lainnya